Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi melakukan rapat koordinasi serta memperkuat sinergi bersama Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah beserta jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar di Padang, Kamis (26/2/2026).
Menhub menyampaikan sejumlah kebutuhan dukungan yang perlu diberikan Pemprov Sumbar guna menghadapi lonjakan perantau yang kembali ke ranah Minang pada Angkutan Lebaran 2026.
Dia melihat daerah Sumatera Barat memiliki karakteristik pergerakan yang khas pada masa Angkutan Lebaran.
“Sumatra Barat dikenal sebagai daerah dengan jumlah perantau yang besar, sehingga setiap menjelang hari raya Idulfitri, terjadi arus kedatangan yang signifikan dari berbagai daerah di Indonesia menuju kampung halaman di ranah minang,” jelasnya.
Menhub menyebutkan penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 di Sumatra Barat menuntut kesiapan yang matang, responsif dan terintegrasi.
Sinergi yang kuat antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Pemprov Sumbar, TNI, Polri dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat menjadi elemen penentu dalam mengelola arus mudik dan balik secara efektif.
Berdasarkan Survei Potensi Pergerakan Angkutan Lebaran 2026, akan ada 1,88 juta masyarakat Sumatra Barat yang melakukan pergerakan selama masa Angkutan Lebaran 2026.
Dari sisi tujuan, arus pergerakan terbesar mengarah ke Jawa Tengah, sedangkan menuju Sumatra Barat sebanyak 5,36 juta orang.
Oleh karena itu, kesiapan berbagai simpul transportasi utamanya bandara dan terminal perlu dipersiapkan sebaik – baiknya.
Secara keseluruhan, kebutuhan dukungan yang diperlukan meliputi penyiapan posko, tempat istirahat, antisipasi kepadatan, penyediaan informasi, pemantauan daerah rawan bencana dan pengaturan, serta rekayasa lalu lintas.
“Kami harap Pemprov Sumatra Barat bersama dengan stakeholder terkait dapat melakukan posko pelayanan dan monitoring Angkutan Lebaran, memastikan kesiapan armada (ramp check) dan simpul transportasi, serta melakukan pemeriksanaan kendaraan,” tuturnya.
Menhub juga mendorong adanya konsolidasi pelaksanaan mudik gratis melalui integrasi data, jadwal dan rute agar layanan tepat sasaran, keterisian optimal, serta penyediaan feeder untuk membantu para pemudik menuju lokasi keberangkatan mudik gratis.
Untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat, Kementerian Perhubungen mengajak pemerintah daerah dan Kepolisian untuk mengoptimalkan masjid, serta Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) sebagai tempat istirahat (rest area).
Untuk itu diperlukan sejumlah fasilitas, seperti parkir gratis dan aman, toilet – sanitasi memadai, air bersih, penerangan, pos kesehatan ringan, serta signage dan pengaturan lalu lintas terpadu.
Sementara itu, rekayasa lalu lintas perlu dilakukan secara kondisional di antaranya apabila terdapat hambatan seperti bencana longsor dan banjir.
Di titik – titik rawan kemacetan dan keramaian perlu disediakan petugas keamanan, kesiapan jalur alternatif, serta penanganan perlintasan sebidang antara jalan dan jalur kereta.
Apabila jalan terletak di daerah rawan banjir dan longsor, maka pemerintah daerah diharapkan menyiapkan pos – pos mitigasi, khususnya pada jalur yang dilewati pemudik, serta mengimplementasikan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di daerah rawan bencana hidrometeorologi.
Selain itu, Menhub mengajak pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda) dan Kepolisian untuk memberi perhatian lebih pada area pasar tumpah dan lokasi wisata, khususnya pada pengaturan area parkir, sehingga tidak menimbulkan kepadatan.
Hal ini mengingat adanya potensi peningkatan pembeli di pasar menjelang Idulfitri dan potensi peningkatan kunjungan ke tempat wisata setelah hari Idulfitri (H+1 dan H+2).
Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa, dan Direktur Jenderal Perkeretaapian Allan Tandiono. B
