Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubud Kemenhub) menerima kunjungan spesifik dari Komisi V DPR yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V Lasarus di InJourney Airport Center, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, pada Jumat (11/7/2025).
Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), khususnya terkait kegiatan keprotokolan, serta perkembangan infrastruktur kebandarudaraan di salah satu bandara tersibuk di Asia Tenggara.
Kunjungan ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa, jajaran manajemen PT Angkasa Pura Indonesia, PT Integrasi Aviasi Solusi, PT Gapura Angkasa, AirNav Indonesia, Polresta Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Soekarno-Hatta, Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, Balai Besar Kekarantinaan Soekarno-Hatta, dan seluruh pemangku kepentingan bandara lainnya.
Dalam sambutannya, Dirjen Perhubungan Udara menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Komisi V DPR terhadap peningkatan kualitas pelayanan transportasi udara nasional dan menegaskan bahwa Bandara Soekarno-Hatta saat ini terus melakukan pembenahan, baik dari sisi infrastruktur maupun prosedur operasional, termasuk penyesuaian SOP kegiatan keprotokolan yang sebelumnya menjadi sorotan masyarakat.
Menurut Lukman, Bandara Soekarno-Hatta adalah pintu gerbang utama Indonesia dan kami terus berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara layanan khusus dan kepentingan publik.
“Sejumlah langkah perbaikan telah kami lakukan bersama pengelola bandara dan stakeholder lainnya, mulai dari pengaturan ulang kegiatan protokol hingga optimalisasi fasilitas layanan penumpang,” ujarnya.
Penyesuaian SOP keprotokolan yang telah dilakukan antara lain mencakup pengetatan penerbitan Pas Bandara secara selektif, pengaturan kembali personil pendamping dari instansi pemerintah dan penambahan fasilitas, seperti conveyor bagasi di Terminal 3 kedatangan internasional guna mengurangi kepadatan.
Selain itu, dia menambahkan, pola penanganan penumpang umrah juga ditata ulang untuk memastikan kelancaran arus penumpang dan bagasi.
Ketua Komisi V DPR Lasarus menegaskan, pentingnya pelaksanaan aturan dan prosedur di bandar udara dilakukan dengan benar dan tetap mengutamakan kenyamanan masyarakat.
“Bandar udara ini milik bersama. Pelayanan harus sesuai aturan dan jangan sampai mengganggu kenyamanan penumpang lain, siapa pun yang dilayani. Kami ingin semua pengguna jasa merasa aman dan nyaman,” jelasnya.
Lasarus menambahkan bahwa Komisi V DPR akan mengagendakan rapat tindak lanjut guna memastikan perbaikan ini berjalan efektif, mengingat isu ini sudah menjadi perhatian publik.
Kunjungan Komisi V DPR diharapkan menjadi ruang dialog konstruktif bagi penyempurnaan kebijakan, penguatan regulasi dan perbaikan tata kelola layanan kebandarudaraan secara menyeluruh.
Lukman juga menyampaikan bahwa dukungan dari DPR sangat penting dalam mendorong terwujudnya bandara yang lebih inklusif, aman dan tertib.
Dia menuturkan, masukan dari Komisi V DPR menjadi catatan berharga untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan keterpaduan antar instansi di bandara.
“Kami akan terus mengawal pelaksanaan SOP secara konsisten di lapangan demi mewujudkan layanan udara yang profesional dan setara bagi seluruh lapisan masyarakat,” tutur Lukman.
Ditjen Hubud terus membangun koordinasi lintas sektor dalam upaya memperkuat posisi Bandara Soekarno-Hatta sebagai simpul transportasi udara nasional dan regional dan memastikan seluruh operasionalnya berjalan sesuai prinsip keselamatan, keamanan, serta kenyamanan. B
