Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan kesiapan infrastruktur dan layanan transportasi angkutan lebaran 2026 pada rapat kerja bersama Komisi V DPR di Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Secara keseluruhan, dia menggambarkan kesiapan pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub), bersama seluruh pemangku kepentingan transportasi dalam menghadapi masa Angkutan Lebaran 2026.
Menurut Menhub, berdasarkan hasil survei potensi pergerakan pada Angkutan Lebaran Tahun 2026, angka perkiraan pergerakan masyarakat mencapai 50,60% penduduk Indonesia atau setara dengan 143,91 juta orang.
Angka ini, lanjutnya, menurun 1,75% dibandingkan dengan hasil survei Angkutan Lebaran Tahun 2025 sekitar 146 juta orang.
“Namun dalam realisasinya, jumlah pergerakan pada Tahun 2025 justru mencapai 154 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat pada masa lebaran cenderung melampaui angka yang diperkirakan dalam survei,” tutur Menhub.
Untuk itu, pemerintah telah melakukan berbagai kesiapan meliputi kesiapan sarana dan prasarana transportasi meliputi darat, laut, udara dan penyeberangan, pemeriksaan kelaikan setiap moda transportasi, serta pemberlakuan stimulus ekonomi melalui pemberian diskon tarif tiket pesawat, kapal laut, kereta api dan penyeberangan.
Selain itu, penyelenggaraan mudik gratis, pemberlakukan Work From Anywhere (WFA), kebijakan rekayasa lalu lintas, penyediaan armada tambahan hingga pengaturan operasional kendaraan angkutan barang.
Kemenhub juga melakukan operasi berbasis digital dalam pemantauan angkutan lebaran, yakni melalui pelaporan simpul dan jaringan transportasi, surveillance pergerakan sarana, live streaming drone, pantauan kecelakaan hingga pengaduan masyarakat.
“Pemantauan juga meliputi cuaca dan peringatan dini dari BMKG serta pantauan 7.159 CCTV bekerja sama dengan pemerintah daerah, BUMN dan swasta,” jelas Menhub.
Untuk memperlancar lalu lintas menuju pelabuhan penyeberangan, pemerintah telah menyiapkan skema buffer zone secara berlapis di pelabuhan Merak.
Buffer zone jalan tol disiapkan dengan memanfaatkan rest area mulai dari KM 13, KM 43 hingga KM 63.
Buffer zone pelabuhan juga disediakan di kawasan Pelabuhan Merak, Indah Kiat, BBJ, dan Ciwandan, serta beberapa titik di jalan arteri sebagai langkah tambahan untuk menjaga kelancaran arus dan mencegah penumpukan kendaraan di titik pelabuhan.
Selain itu, Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait menyiapkan 5 jalur penyeberangan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatea pada Angkutan Lebaran 2026, yang terdiri dari Merak – Bakauheni, Ciwandan – PT Wijaya Karya Beton, Ciwandan – Bakauheni, BBJ Bojonegara – BBJ Muara Pilu, serta PT Krakatau Bandar Samudera – Panjang sebagai contingency plan.
Untuk lintas penyeberangan dari Pulau Jawa ke Bali dan NTB pada Angkutan Lebaran 2026, Kemenhub bekerja sama dengan berbagai pihak terkait menyiapkan Jalur Penyeberangan, yaitu Ketapang – Gilimanuk dan Jangkar – Lembar.
“Kami juga melihat perlu dilakukan antisipasi terhadap potensi pembatasan operasional pelabuhan penyeberangan dari Pulau Jawa ke Bali karena Perayaan Nyepi dan Idulfitri pada waktu yang berdekatan,” ungkap Menhub.
Ketua Komisi V DPR Lasarus menyampaikan dukungannya atas langkah dan rencana kesiapan penyelenggaraan angkutan lebaran 2026 dengan memprioritaskan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan dan pelayanan prima kepada masyarakat selama periode arus mudik dan arus balik.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Menteri Perhubungan Suntana beserta seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perhubungan. B
