Kemenparekraf Dorong Pelaku Ekraf Banjarmasin Masuk Ekosistem Ekonomi Digital

Menparekraf/Kabaparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dan produk ekonomi kreatif Banjarmasin. (Istimewa)

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) mendorong pelaku ekonomi kreatif di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk cepat tanggap dalam mengikuti arus perkembangan teknologi.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan langkah tersebut agar pelaku ekonomi kreatif bisa masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital, sehingga bisa menjangkau pasar yang lebih luas.

“Dorongan itu berupa pelatihan dan workshop yang menjadi bagian dari langkah pertama untuk bisa menanggapi situasi yang tidak menentu. Pelaku UMKM, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak bisa membuat suatu produk yang berkualitas yang dapat menambahkan penghasilan,” ujarnya saat Pelatihan dan Workshop Pemberdayaan UMKM di Warung Soto Tepi Sungai Martapura, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (2/6/2022).

Sandiaga menjelaskan, pelatihan membuat produk ekonomi kreatif, yaitu sabun yang diinisiasi oleh Yayasan Indonesia SETARA ini sangat konkrit, tepat sasaran, dan tepat manfaat bagi pelaku ekraf Banjarmasin.

Baca juga :   Pemerintah Siapkan Kebijakan Antisipasi Lonjakan Harga Pangan

Terlebih pandemi Covid-19, lanjutnya, mendorong terjadinya akselerasi proses digitalisasi secara lebih cepat.

Survei We Are Social pada April 2021 menyebutkan, sekitar 88,1% pengguna internet di Indonesia menggunakan layanan perdagangan elektronik (e-commerce) untuk berbelanja produk.

Menurut Sandiaga, peluang yang baik ini harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menjual produk unggulan mereka, salah satunya produk sabun.

“Karena produknya memiliki kualitas yang baik dan kemasannya juga tidak kalah dengan produk impor. Ini juga bisa menggantikan produk impor atau produk-produk lain yang lebih mahal,” ungkapnya.

Menparekraf menyebutkan bahwa 77% UMKM belum terdigitalisasi, sekitar 83% belum berbadan hukum, 89% belum memiliki merek atau brand, dan Hak Kekayaan Intelektual.

Baca juga :   DPRD Maluku Utara Dukung Perluasan Bandara Amahai

Kemudian, sebanyak 92,4% masih menggunakan modal sendiri atau belum mendapat akses pembiayaan, dan 92,6% penghasilannya di bawah Rp1 juta per hari.

“Ini yang harus kita ubah, ubahnya dengan digitalisasi, karena UMKM-lah yang akan menjadi tulang punggung untuk menciptakan lapangan kerja. Sebab 97% lapangan kerja diciptakan oleh UMKM,” tutur Sandiaga.

Terkait dengan banyak pelaku UMKM yang belum berbadan hukum, Menparekraf dengan Kadispar Kalimantan Selatan akan berkoordinasi untuk memudahkan perizinan terutama bagi para pelaku UMKM  mulai dari PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) sampai pengurusan BPOM dan juga merek HKI.

“Mudah-mudahan ini bisa meringankan beban pelaku UMKM yang selama ini merasakan perizinannya ini dipersulit. Sekarang zaman telah berubah, tatanan pascapandemi perizinanlah yang akan dipermudah,” ungkapnya. B