Kemenhub Tingkatkan Kualitas Diklat Kepelautan Dukung Kemajuan Industri Maritim Indonesia

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Diklat Kepelautan di Jakarta.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kepatuhan lembaga pendidikan dan pelatihan kepelautan di Indonesia.

Acara dibuka oleh Kepala Subdirektorat Kepelautan Capt. Maltus Jackline Kapistrano, yang mewakili Direktur Perkapalan dan Kepelautan, dengan menyatakan, pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal.

Pada penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi bagi pelaut, lanjutnya, diatur dalam konvensi internasional STCW 1978 amandemen 2010 dan diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1986 tentang Pengesahan STCW 1978.

“Saat ini, tercatat ada 1,4 juta pelaut Indonesia, menjadikan Indonesia salah satu dari lima negara penyumbang pelaut terbesar di dunia,” ujarnya.

Oleh karena itu, Capt. Maltus menekankan pentingnya peran pendidikan dan pelatihan kepelautan dalam mendukung Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan kontribusi besar terhadap industri maritim global.

“Dalam upaya menjaga kejayaan pelaut Indonesia, langkah-langkah konkret yang meliputi investasi pendidikan dan pelatihan, serta kepatuhan terhadap standar internasional perlu kita tegakkan bersama-sama secara aktif,” jelasnya.

Capt. Maltus menambahkan, saat ini terdapat 101 lembaga diklat kepelautan di Indonesia yang terdiri dari sekolah tinggi, politeknik, akademi, SMK, dan pusat pelatihan.

Lembaga-lembaga ini berperan besar dalam membentuk etika dan etos kerja pelaut Indonesia yang diakui secara global.

Untuk memastikan kualitas pendidikan dan pelatihan kepelautan, Kemenhub melalui Direktorat Perkapalan dan Kepelautan terus melakukan pembinaan dan pengawasan melalui audit surveilans terhadap delapan standar penyelenggaraan diklat kepelautan.

Capt. Maltus juga mengajak semua pihak untuk berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada para pelaut, karena mereka adalah tulang punggung industri maritim dan keberhasilan mereka adalah kunci kejayaan maritim Indonesia.

Sebagai informasi, kegiatan Bimbingan Teknis ini diikuti oleh 102 peserta yang terdiri dari perwakilan lembaga diklat kepelautan yang telah mendapatkan pengesahan (approval). Materi Bimbingan Teknis disampaikan oleh enam narasumber yang berasal dari berbagai instansi Kementerian Perhubungan, asosiasi, dan serikat pekerja.

Narasumber yang hadir adalah:

1. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut dengan topik Evaluasi dan Peningkatan Penyelenggaraan Diklat Kepelautan dalam Aspek Standar Kepelautan Indonesia.

2. Dewan Penguji Keahlian Pelaut dengan topik Upaya Peningkatan Sistem Prosedur Penyelenggaraan Ujian Keahlian Pelaut.

3. Balai Kesehatan Kerja Pelayaran dengan topik Standar Kesehatan Pelaut Dalam Aspek Penyelenggaraan Diklat Kepelautan.

4. DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA) dengan topik Tantangan dan Dinamika Industri Maritim.

5. Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (IKPPNI) dengan topik Kompetensi Pelaut dalam Memenuhi Peluang Sumber Daya Manusia Maritim.

6. PT Karya Inti Hutama dengan topik Digitalisasi Sistem Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal.

Menurut Capt. Maltus, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi peningkatan kualitas dan kepatuhan lembaga diklat kepelautan di Indonesia, serta mendukung kejayaan maritim Indonesia. B