Kementerian Perhubungan membangun sarana pariwisata maritim berupa Kapal Wisata Bottom Glass guna mendukung peningkatan konektivitas transportasi melalui pariwisata.
Untuk itu, menurut Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Mugen S. Sartoto, perlu dilakukan koordinasi dalam mendukung tugas pemerintah, yaitu menunjang kegiatan pariwisata super prioritas, khususnya di wilayah Likupang Provinsi Sulawesi Utara dan Labuan Bajo Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang akan menjadi daerah penerima hibah kapal.
Kapal Wisata Bottom Glass adalah jenis kapal yang dibangun pertama kali oleh putra putri terbaik bangsa indonesia yang dilengkapi dengan kaca pada bagian bawah kapal, sehingga wisatawan bisa menikmati pemandangan bawah air.
“Pelaksanaan koordinasi ini terdiri dari tiga kegiatan, yaitu pembangunan kapal, mobilisasi, dan hibah,” ujarnya saat membuka kegiatan Koordinasi Tim Hibah Kapal Wisata Bottom Glass Series #3 dengan tema “Sinergitas Kegiatan Hibah Kapal” di Surabaya, Kamis (2/12).
Pertama, terkait progres pembangunan fisik empat unit kapal pada minggu ke-58 saat ini sudah mencapai sekitar 86% sampai dengan 92,52% sesuai dengan perencanaan dan diharapkan dapat selesai tepat waktu.
Adapun keempat kapal tersebut dibangun oleh galangan kapal PT Bayubahari Shipyards, PT Proskuneo Kadarusman, PT Dumas Tanjung Perak Shipyards, dan PT Ben Santosa.
“Kedua adalah mobilisasi kapal atau kegiatan mengirimkan kapal dari galangan kapal ke lokasi tujuan yang telah ditentukan, yaitu wilayah Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara,” ujar Capt. Mugen.
Oleh sebab itu, lanjutnya, anggaran pemeliharaan dan operasional wajib disediakan oleh pemerintah daerah (pemda), karena ini adalah aset negara dan akan diserahkan kepada masyarakat atau pemda dengan mekanisme penyerahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Kami berterima kasih kepada pemda yang telah menyampaikan dokumen kesanggupan untuk menerima hibah dan selalu hadir untuk memberikan saran dan masukan dalam setiap kegiatan sebagai bentuk sinergitas,” jelasnya.
Capt. Mugen berharap melalui kegiatan ini dapat ditemukan solusi yang tepat dan efisien, sehingga aset berupa kapal wisata ini dapat bermanfaat dan dapat dioperasikan oleh pemda.
Adapun narasumber pada kegiatan koordinasi tersebut antara lain perwakilan dari Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara dan Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) Kementerian Keuangan.
Selain itu, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta dihadiri oleh Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait, dan Tim Hibah Kapal Wisata Bottom Glass. B
