Ini Daerah dengan Realisasi APBD Tertinggi hingga Terendah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan atensi terhadap tingkat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seluruh pemerintah daerah (pemda).

Dia menjelaskan bahwa ada 10 daerah dengan kinerja realisasi APBD terbaik hingga yang perlu mendapat koreksi.

Hal itu disampaikan pada Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang diikuti seluruh pemda secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, baru – baru ini.

Mendagri menegaskan bahwa belanja pemerintah, termasuk di daerah, berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pasalnya, dia menambahkan, belanja daerah dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar sehingga daya beli masyarakat menguat.

Selain itu, lanjutnya belanja pemerintah juga berperan sebagai penggerak bagi tumbuhnya sektor swasta.

“Saya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat didukung konsumsi rumah tangga selain faktor – faktor lain, 50% lebih adalah konsumsi rumah tangga,” tuturnya.

Mendagri mengapresiasi daerah – daerah yang realisasi APBD masuk dalam kategori tertinggi dan memberikan catatan kepada daerah yang realisasi APBD berada dalam kategori terendah.

Berdasarkan data Kemendagri yang diolah pada 7 Mei 2025, 10 daerah dengan realisasi pendapatan tertinggi tingkat provinsi adalah sebagai berikut:

1. Papua Tengah 39,08%.
2. Kalimantan Barat 35,92%.
3. Jawa Barat 32,94%.
4. Sumatra Utara 30,65%.
5. Daerah Istimewa Yogyakarta 29,76%.
6. Sulawesi Selatan 29,11%.
7. Gorontalo 28,84%.
8. Kalimantan Utara 28,76%.
9. Kepulauan Bangka Belitung 27,64%.
10. Bali 27,50%.

Kemudian, di tingkat kabupaten dengan realisasi pendapatan tertinggi adalah sebagai berikut:

1. Sumbawa Barat 46,96%.
2. Tanah Laut 37,04%.
3. Ciamis 36,34%.
4. Barito Kuala 35,08%.
5. Garut 34,70%.
6. Ponorogo 34,48%.
7. Melawi 34,17%.
8. Puncak 33,89%.
9. Malang 33,70%.
10. Magetan 33,19%.

Sementara itu, di tingkat kota dengan realisasi pendapatan tertinggi, yakni sebagai berikut:

1. Denpasar 34,52%.
2. Baubau 33,95%.
3. Banjarbaru 33,80%.
4. Bukittinggi 33,33%.
5. Batam 32,80%.
6. Padang Panjang 32,67%.
7. Banjar 32,53%.
8. Tangerang Selatan 32,44%.
9. Cimahi 30,95%.
10. Payakumbuh 30,75%.

Selanjutnya, ada 10 provinsi dengan realisasi pendapatan terendah, yakni sebagai berikut:

1. Papua Pegunungan 7,24%.
2. Lampung 8,83%.
3. Papua Barat Daya 9,25%.
4. Bengkulu 9,85%.
5. Papua 11,37%.
6. Riau 12,34%.
7. Jawa Tengah 12,72%.
8. Aceh 13,30%.
9. Papua Barat 15,96%.
10. Sulawesi Barat 16,51%.

Pada tingkat kabupaten, daerah dengan pendapatan rendah adalah sebagai berikut: Batanghari 0,14%.

1. Jayawijaya 0,35%.
2. Lumajang 1,11%.
3. Empat Lawang 2,38%.
4. Mimika 3,14%.
5. Semarang 3,81%.
6. Cilacap 4,24%.
7. Pakpak Bharat 4,31%.
8. Aceh Tenggara 6,12%.
9. Aceh Selatan 6,28%.

Lalu, di tingkat kota dengan pendapatan rendah, yakni sebagai berikut:

1. Tual 0,19%.
2. Subulussalam 7,38%.
3. Yogyakarta 9,37%.
4. Pematangsiantar 10,54%.
5. Sungai Penuh 13,49%.
6. Samarinda 14,45%.
7. Bontang 14,62%.
8. Tebing Tinggi 14,82%.
9. Lhokseumawe 14,88%.
10. Cirebon 15,72%. B