Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pembangunan infrastruktur pascabencana banjir di sejumlah wilayah Sumatra mencapai Rp51 triliun.
Dari jumlah tersebut, alokasi terbesar diberikan untuk Aceh dengan estimasi mencapai Rp26 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, saat ini penanganan infrastruktur masih berada pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Oleh karena itu, dia menambahkan, kebutuhan pendanaan tersebut masih bersifat estimasi awal dan dapat berubah.
“Walaupun estimasi awal Rp51 triliun, itu gambaran umum, yang paling besar memang untuk Aceh, kurang lebih sekitar Rp26 triliun,” kata Menko AHY usai acara Big Alpha Business Summit 2025 di Hotel Raffles Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Provinsi Aceh mendapatkan porsi terbesar karena tingkat kerusakan infrastruktur akibat banjir dinilai paling parah.
Sementara itu, Provinsi Sumatra Utara dan Sumatra Barat masing – masing diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp13 triliun.
“Karena memang Aceh yang paling berat terdampak. Tetapi ini masih estimasi awal dan harus terus diperbarui,” ungkapnya.
Menko AHY menuturkan, dalam waktu dekat pemerintah akan menyusun perencanaan pembangunan berdasarkan prioritas perbaikan infrastruktur untuk satu hingga dua tahun ke depan.
Pada tahap awal, lanjutnya, fokus diarahkan pada pemulihan infrastruktur vital, terutama akses jalan.
“Misalnya jalur darat yang menghubungkan Sumatra Barat dengan Riau, Padang dan beberapa kabupaten, seperti Tanah Datar, Padang Panjang, Payakumbuh, Bukittinggi hingga Kabupaten Lima Puluh Kota,” jelasnya.
Dia juga menyinggung kondisi jalur akses menuju Lembah Anai yang sebelumnya sempat terputus, padahal jalur tersebut merupakan salah satu akses utama menuju Sumatra Barat.
Saat ini, akses menuju Lembah Anai telah terbuka sebagian. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) masih terus mengupayakan pemulihan jalur tersebut agar dapat kembali berfungsi sepenuhnya. B
