Sektor pariwisata kembali menunjukkan kontribusi nyata dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional di Triwulan I/2026, melalui pertumbuhan aktivitas ekonomi pariwisata yang berhubungan erat dengan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan perjalanan wisatawan nusantara (wisnus).
“Secara keseluruhan, pencapaian sektor pariwisata pada bulan Maret 2026 merupakan prestasi yang membanggakan dan membuktikan resiliensi pariwisata Indonesia,” ujar Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana saat menyampaikan Laporan Bulanan Kinerja Kementerian Pariwisata di Jakarta.
Dia didampingi Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menjelaskan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan wisman pada Maret 2026 mencapai 1,09 juta kunjungan atau meningkat 10,50% dibandingkan dengan Maret 2025 sebesar 984.769 kunjungan.
Secara year-to-date, kunjungan wisman pada Januari – Maret 2026 meningkat 8,62% dibandingkan dengan periode Januari – Maret 2025.
Dalam mengantisipasi menurunnya kunjungan wisman akibat situasi geopolitik yang memanas di Timur Tengah, pariwisata Indonesia menerapkan strategi adaptif.
Hasilnya terlihat dari pertumbuhan wisman asal Oseania yang tumbuh 19,32%, Asia Tenggara tumbuh 18,84% dan Asia lainnya yang tumbuh 8,03%, pada Maret 2026 secara year-on-year.
BPS juga telah merilis rerata pengeluaran wisatawan mancanegara per kunjungan atau Average Spending per Arrival (ASPA) untuk Triwulan I/2026, yakni sebesar US$1.345,61 atau setara dengan Rp22,87 juta (kurs dolar AS ke Rupiah per 31 Maret 2026 sekitar Rp16.992).
Angka ini menandai pencapaian yang sangat signifikan dengan pertumbuhan 5,36% secara year-on-year.
“Kementerian Pariwisata akan terus mengupayakan pengembangan produk dan paket wisata yang tepat untuk mengembangkan pariwisata berkualitas yang membawa dampak positif secara ekonomi, sosial budaya dan lingkungan,” jelas Menpar.
Sementara itu, dari sisi wisnus, tercatat adanya 126,34 juta perjalanan pada Maret 2026 yang meningkat 42,10% dibandingkan dengan Maret 2025.
Peningkatan ini utamanya dipicu momen libur Nyepi dan Idul Fitri di Maret 2026, disertai dengan peningkatan konsumsi masyarakat.
Secara kumulatif Januari – Maret 2026, perjalanan wisnus mengalami peningkatan sebesar 13,14% menjadi 319,51 juta perjalanan.
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) juga memantau perjalanan wisatawan Indonesia ke luar negeri atau wisatawan nasional.
Sebanyak 793.158 perjalanan wisatawan nasional tercatat pada Maret 2026, meningkat 36,26% dibandingkan Maret 2025, kemungkinan dipengaruhi oleh momen libur hari raya keagamaan.
Namun, kunjungan wisman pada Maret 2026 maupun secara kumulatif Januari – Maret 2026 masih melampaui jumlah perjalanan wisatawan nasional dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2025.
Pada Maret 2026 tercatat surplus sebesar 0,30 juta kunjungan, sedangkan periode Januari – Maret 2026 mencatat surplus 0,94 juta kunjungan.
Kondisi ini mendukung pencapaian net devisa pariwisata yang positif bagi Indonesia.
Ekonomi nasional secara keseluruhan di Triwulan I/2026 tumbuh sebesar 5,61% (year-on-year) yang menunjukkan momentum pertumbuhan yang solid.
Dalam capaian positif tersebut, sektor pariwisata memberikan kontribusi sebesar 4,01% hingga 5,00%, sesuai dengan estimasi BPS (data sementara) dan Office of Chief Economist Bank Mandiri.
Hal ini didukung oleh pertumbuhan lapangan usaha terkait dengan pariwisata, yaitu akomodasi dan makan minum sebesar 13,14% dengan kontribusi Rp172,7 triliun, jasa lainnya sebesar 9,91% dengan kontribusi Rp136,4 triliun, transportasi dan pergudangan sebesar 8,04% dan kontribusi Rp378,3 triliun, serta jasa perusahaan mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,91% dan kontribusi Rp122 triliun.
Sepanjang April 2026, Kemenpar terus meningkatkan kolaborasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga untuk menyukseskan program pemerintah.
Dalam menghadapi dinamika global, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah memberikan sejumlah arahan yang memiliki implikasi terhadap sektor pariwisata nasional.
Arahan tersebut mencakup konektivitas dan harga tiket, penguatan daya tarik dan aksesibilitas, serta stabilitas sektor di tengah dinamika global.
Untuk itu, Kemenpar sesegera mungkin akan menindaklanjuti arahan tersebut sesuai tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki.
Berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Kemenpar menerima 483 skema okupasi nasional dari 34 bidang pariwisata.
Skema okupasi ini juga merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo dalam rangka percepatan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang adaptif, terampil dan produktif melalui jalur vokasi.
Kemenpar juga hadir menyerahkan penghargaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards 2026 kepada Gubernur Jawa Timur dalam acara CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards yang diselenggarakan Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Sebagai tindak lanjut dan dukungan terhadap misi Asta Cita, sepanjang April 2026, Kemenpar juga melaksanakan berbagai program prioritas pariwisata.
Dengan erkait upaya peningkatan keselamatan wisata, telah dilakukan upskilling dan reskilling pemandu wisata untuk meningkatkan kesiapsiagaan pencegahan dan penanganan pertama dalam wisata ekstrem melalui pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi, serta sertifikasi pemandu wisata.
Salah satunya melalui program peningkatan keselamatan wisata bahari di Labuan Bajo.
Selanjutnya, dalam mewujudkan pariwisata berkualitas, Kemenpar berupaya memanfaatkan minat khusus, yaitu gastronomi, marine, wellness, wastra, art and design, serta sebagai daya tarik untuk menarik wisman berdaya beli tinggi dan meningkatkan pengeluaran.
Dalam rangka mendorong terwujudnya pariwisata berkualitas diadakan Wonderful Indonesia Awards sebagai bentuk apresiasi, sekaligus upaya untuk mendorong inovasi dan meningkatkan kualitas layanan pariwisata nasional.
Kemenpar juga memaksimalkan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat dengan pengembangan program Event by Indonesia.
Salah satunya dalam penyelenggaraan Karisma Event Nusantara (KEN) dimana hingga 6 Mei 2026 tercatat 13 event telah terselenggara di 11 provinsi.
Dari 13 event, ada 10 event telah selesai dilakukan kajian terhadap dampak dan mencatatkan 752.300 pengunjung, transaksi ekonomi sebesar Rp74,25 miliar, melibatkan 3.760 UMKM, 6.950 pekerja seni, dan membuka lapangan kerja bagi 3.260 tenaga kerja.
Kemenpar juga menjalin kolaborasi strategis dengan PT MDTV (bagian dari MD Entertainment) melalui Nota Kesepahaman Bersama (MoU) terkait promosi dan publikasi Event by Indonesia.
Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan Rapat Koordinasi Politeknik Pariwisata (Poltekpar), rapat membahas sejumlah agenda strategis, antara lain penguatan kelembagaan pendidikan vokasi, penyusunan rencana strategis (Renstra) Poltekpar dan penataan organisasi.
Forum ini diharapkan mampu merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas SDM pariwisata yang terampil, berdaya saing dan selaras dengan kebutuhan industri.
Dalam pengembangan investasi dan industri pariwisata, Kemenpar terus melakukan berbagai upaya penataan perizinan berusaha di sektor akomodasi pariwisata bersama pemerintah daerah, asosiasi dan Online Travel Agent (OTA) guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi usaha.
Upaya ini menunjukan hasil yang positif, per 30 April 2026 jumlah akomodasi pariwisata yang telah terdaftar dan memiliki izin berusaha dalam sistem OSS meningkat 43,12%.
Dalam promosi pariwisata Indonesia, Kemenpar berpartisipasi dalam tiga kegiatan pameran dan satu kegiatan sales mission.
Rangkaian kegiatan ini mencatatkan total potensi devisa senilai Rp167,92 miliar, potensi transaksi Rp1,88 miliar dan jumlah potensi perjalanan sebesar 8.270 pax.
Event pemasaran tersebut di antaranya Asia Dive Expo (ADEX) 2026, Macao International Travel Expo (MITE) 2026, Sales Mission Japan 2026, dan Deep & Extreme Indonesia (DXI).
Potensi krisis memiliki dampak yang signifikan terhadap pariwisata nasional.
Maka dari itu, Kemenpar secara berkala melakukan monitoring terhadap potensi krisis yang dapat berdampak pada sektor pariwisata.
Kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait terus dilakukan guna memastikan upaya mitigasi dan penanggulangan bencana dilakukan secara terstruktur, serta berkesinambungan.
Salah satu langkah yang dilakukan, Kemenpar segera berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memperoleh klarifikasi saat Kedutaan Besar Republik Korea di Indonesia menerbitkan travel advisory untuk Bali.
Guna menjaga Bali sebagai destinasi yang aman dan nyaman, Kemenpar mendorong penguatan tata kelola keamanan dan kepatuhan, termasuk pengetatan verifikasi tamu, serta pelaporan data WNA yang tertib dan terintegrasi.
“Pencapaian Triwulan I mencerminkan kuatnya industri pariwisata dan kepercayaan global terhadap destinasi pariwisata Indonesia, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” jelas Menpar. B
