Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BUMN (BP BUMN) mematangkan rencana penggunaan Kereta Rel Listrik (KRL) di tiga jalur sekitar Provinsi Jakarta, Jawa Barat dan Banten, sekaligus menjadi langkah elektrifikasi jalur yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Tiga jalur tersebut adalah jalur Jakarta – Cikampek, Jakarta – Cigombong dan Jakarta – Rangkasbitung.
Ketiganya yang dilayani KA Lokal Commuter Line berbahan bakar diesel akan diubah dengan KRL bertenaga listrik.
Menurut Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) Dony Oskaria, cara tersebut diunggulkan untuk menghadirkan mobilitas yang efisien dan ramah lingkungan.
“Ini sudah berpuluh tahun, kita berharap tentu di tangan Bapak Presiden Prabowo, transformasi di sisi transportasi massal ini akan terjadi dan lokomotif di depannya adalah Kereta Api Indonesia,” ujarnya saat mengunjungi Kantor KAI di Bandung, Jawa Barat.
Dony yang juga Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia memastikan dukungan terhadap rencana elektrifikasi KAI tersebut, apalagi jalur Jakarta – Cigombong merupakan jalur yang cukup strategis ke wilayah Sukabumi, Jawa Barat.
Sementara itu, jalur Jakarta – Cikampek akan mendekatkan akses ke kawasan Karawang, Jawa Barat. Kemudian, Jakarta – Rangkasbitung ke wilayah Banten.
“Silakan apa yang dibutuhkan nanti Pak Dirut sampaikan, kita akan pastikan bahwa dukungan dari Danantara dan BP BUMN 100% akan mendukung seluruh transformasi yang akan dilakukan oleh Kereta Api Indonesia,” tutur Dony.
Pada kesempatan yang sama, turut dibahas optimalisasi kapasitas sarana dan prasarana khususnya di wilayah Jabodetabek, rencana replacement unit lokomotif dan peremajaan, serta modernisasi sarana dan teknologi.
Penguatan inovasi layanan dan penataan anak usaha, termasuk pengembangan angkutan barang melalui KAI Logistik dan kerja sama dengan INKA, juga menjadi bagian dari upaya mendorong efisiensi dan daya saing sektor perkeretaapian nasional.
Dony turut menegaskan pentingnya transformasi BUMN yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Transformasi tersebut harus dijalankan dengan tata kelola yang baik, mengedepankan transparansi dan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dalam setiap proses bisnis. B
