Sinkronisasi Perencanaan Daerah untuk Capai Target Net Zero Emission

Menanam mangrove menjaga pesisir dari ancaman abrasi dan dampak perubahan iklim. (dok. tps.co.id)
Bagikan

Sinkronisasi antara komitmen global, nasional dan lokal dalam mengatasi krisis iklim menjadi hal yang krusial.

Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, sinkronisasi antara komitmen global, nasional dan lokal dalam mengatasi krisis iklim menjadi hal yang krusial.

Fenomena Global Boiling menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah (pemda) untuk menyelaraskan target nasional menuju emisi gas rumah kaca nol bersih (Net Zero Emission).

“Tantangan kita itu sebetulnya apa yang ditulis di report ini, yaitu menyambungkan antara komitmen global, nasional dan lokal. That is our major challenge. Global, nasional dan lokal,” katanya dalam acara Diseminasi Penelitian di Gedung Pakarti Center, Jakarta.

Wamendagri menilai tantangan lain yang dihadapi adalah dinamika politik di daerah.

Para pemimpin daerah kerap dihadapkan pada dilema antara mengejar popularitas dan pertumbuhan ekonomi dengan pemenuhan target lingkungan yang bersifat teknis, serta berjangka panjang.

Dia juga menyoroti hambatan riil di lapangan, seperti sulitnya peralihan transportasi publik ke kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV).

Selain itu, terdapat pula ketergantungan ekonomi pada sektor industri yang masih menghasilkan emisi tinggi di berbagai wilayah.

Guna mengatasi hal tersebut, Wamendagri menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berperan aktif memastikan instrumen penganggaran dan perencanaan pembangunan daerah tetap akuntabel, serta selaras dengan kebijakan nasional.

“Porsi kami itu lebih kepada memastikan bahwa perencanaan penganggaran di daerah itu senapas dengan global commitment dan national commitment. Jadi, dari perencanaan itu, ada juklak, ada juknisnya. Kita keluarkan Permendagri misalnya Nomor 15 Tahun 2024 untuk menjadi dasar bagi kepala daerah untuk mendorong inisiatif – inisiatif investasi hijau,” tuturnya.

Wamendagri menegaskan, komitmen penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh hanya menjadi formalitas atau seremonial semata.

Dia mendorong, penerapan konsep co-creation yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk generasi muda, untuk merumuskan strategi serta memperkuat pengawasan anggaran.

Wamendagri berharap inovasi berbasis ekologi yang telah dilakukan sejumlah daerah dapat menjadi pemantik bagi daerah lain, sehingga diharapkan mampu mencetak lebih banyak pemimpin lokal yang inspiratif demi mencapai target nasional Net Zero Emission pada tahun 2060. B

 

Komentar

Bagikan