Pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) di Pantai Utara (Pantura) Jawa membutuhkan anggaran jumbo.
Anggaran tersebut berasal dari kombinasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kerja sama dengan investor, hingga investasi swasta murni.
Menurut Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf, kebutuhan anggarannya mencapai US$80 miliar hingga US$100 miliar atau sekitar Rp1.344 triliun hingga Rp1.680 triliun.
“Namun, besar secara keseluruhan sudah ada hitungannya sekitar US$80 miliar sampai dengan US$100,” katanya dalam konferensi pers di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
Didit menjelaskan, anggaran tersebut akan dipakai membangun tanggul sepanjang 535 kilometer (km) Pantura Jawa.
Nilai tersebut dihitung untuk pembangunan jangka panjang yang dirancang bukan hanya untuk satu atau dua tahun, melainkan untuk 100 tahun hingga 300 tahun ke depan.
“Memang biayanya besar, betul. Kita bukan bangun untuk satu tahun, dua tahun, tapi untuk 100, 200, 300 tahun ke depan,” tuturnya.
Besarnya kebutuhan dana dinilai sebanding dengan urgensi proyek tersebut.
Pemerintah menilai jika persoalan penurunan muka tanah (land subsidence), banjir rob hingga ancaman terhadap kawasan industri dan permukiman tidak segera ditangani, dampaknya akan jauh lebih besar di masa depan.
Saat ini, tekanan sudah terlihat di sejumlah wilayah dari Indramayu, Cirebon, hingga Semarang. Kawasan tersebut merupakan wilayah padat penduduk dan pusat kegiatan ekonomi, sementara sekitar 27% penduduk Pulau Jawa tinggal di kawasan tersebut.
“Dari Pulau Jawa sekitar 27% ada di Pantura. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka ke depan mungkin lebih banyak lagi. Kalau kita berangkat dari katakanlah dari Indramayu, terus Eretan, Cirebon, sampai ke Semarang, Pekalongan, Semarang, itu penduduk disitu padat sekali,” jelas Didit.
Dengan proyeksi hingga tahun 2040 hingga tahun 2050, risiko diperkirakan bisa meningkat dua kali lipat jika tidak ada intervensi besar terhadap ancaman di Pantura Jawa.
Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah tengah mengkaji skema pendanaan secara detail agar tidak sepenuhnya membebani APBN.
“Kita melihat bahwa investasi ada yang dari APBN, ada yang dari APBN dan investasi investor dan ada yang dari investor. Kita sedang dalami ini secara mendalam apa keuntungannya untuk kita nanti, untuk Indonesia dalam arti kata, tidak terlalu memberatkan pemerintah kita,” tuturnya. B
