Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menaikkan anggaran infrastruktur jalan dari Rp130 miliar menjadi Rp300 miliar, sehingga perbaikan ruas rusak dan peningkatan kualitas jalan dapat dipercepat.
Menurut Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, perencanaan dan pengawasan proyek harus diperkuat agar seluruh anggaran terserap berkualitas dan tepat sasaran.
“Perencanaan kita harus sangat matang, sehingga terserap Rp300 miliar. Jangan cuma besar di angka, tapi tidak berkualitas,” ujarnya.
Pemkot Bandung menindaklanjuti catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kesesuaian perencanaan dan inspeksi pekerjaan agar tata kelola proyek lebih akuntabel.
“Kita harus meningkatkan lagi scoring pencegahan korupsi supaya bisa menjalankan amanat APBD dengan baik,” katanya.
Selain jalan, pemerintah daerah membenahi pengelolaan sampah dengan parameter kuantitatif meliputi penganggaran, sumber daya manusia, lahan dan kualitas pengolahan.
Skor kapasitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat dan mutu daur ulang menjadi fokus perbaikan agar pengolahan lebih ramah lingkungan.
“Bukan hanya sampah diolah, tapi bagaimana prosesnya ramah lingkungan dan melibatkan banyak orang,” jelasnya.
Perbaikan sistem tersebut ditargetkan mengurangi setoran ke Tempat Pembuangan Akhir Sarimukti, sekaligus mendorong ekonomi sirkular tingkat lokal.
Kebijakan ini mempercepat pembangunan fisik, sekaligus memperkuat transparansi dan kualitas lingkungan bagi warga. B
