PT PAL Indonesia menyambut positif kebijakan penguatan industri galangan kapal di mana pemerintah mewajibkan pengadaan kapal oleh perusahaan pelayaran milik negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilakukan melalui galangan dalam negeri.
Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Dony Oskaria menegaskan, kebijakan pengadaan kapal melalui galangan dalam negeri bentuk keberpihakan dan proteksi terhadap industri nasional.
Oleh karena itu, dia menambahkan, perusahaan pelayaran BUMN diarahkan untuk membangun kapal melalui PT PAL Indonesia sebagai galangan nasional.
Sementara itu, Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod menjelaskan, kebijakan ini sebagai langkah strategis memperkuat industri maritim nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
“Industri galangan menggerakkan banyak sektor sekaligus mulai dari baja, sistem kelistrikan, mesin hingga menyerap tenaga kerja terampil dalam jumlah besar. Dampaknya langsung dirasakan oleh ekonomi nasional,” ujarnya.
Menurut Kaharuddin, kebijakan tersebut menjadi amanah penting bagi PT PAL Indonesia dalam memperkuat industri galangan nasional dan membangun ekosistem maritim yang terintegrasi.
Dia menuturkan, keberpihakan negara terhadap industri nasional merupakan fondasi penting dalam membangun ekosistem industri maritim yang kuat, berkelanjutan dan berorientasi jangka panjang.
Industri strategis, lanjutnya, seperti galangan kapal membutuhkan kepastian pasar dan konsistensi kebijakan agar tumbuh, berinovasi, serta meningkatkan kapasitas produksi.
Dia menambahkan, konsolidasi galangan yang sedang dipersiapkan, akan diperkuat pada tahun 2026 dan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional, serta memperluas penciptaan lapangan kerja.
“Langkah ini sejalan dengan visi menjadikan laut sebagai poros pembangunan nasional,” tegasnya.
Selain mendorong pertumbuhan industri, pembangunan infrastruktur maritim oleh galangan dalam negeri juga memperkuat konektivitas antardaerah, khususnya wilayah pesisir dan kepulauan.
Dia mengatakan bahwa infrastruktur laut yang memadai membuka akses ekonomi baru dan mendorong pertumbuhan yang lebih merata.
“Kemandirian industri galangan memang tidak dibangun dalam waktu singkat. Namun, arah kebijakan yang semakin berpihak hari ini menjadi momentum penting bagi masa depan ekosistem maritim Indonesia,” ungkapnya. B
