Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution menetapkan Sumut berstatus tanggap darurat bencana banjir, tanah longsor dan gempa bumi.
Status tanggap darurat bencana tersebut ditetapkan berlaku sampai dengan 14 hari ke depan.
Selain itu, status tanggap darurat bencana ini ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatra Utara Nomor 188.44/836/KPTS/2025. Status tanggap darurat bencana ini berlangsung pada 27 November – 10 Desember 2025.
“Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Gempa Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua berlaku selama 14 hari terhitung tanggal 27 November 2025 sampai dengan tanggal 10 Desember 2025 dan dapat diperpanjang bila diperlukan,” tulis SK tersebut pada Jumat (28/11/2025).
Gubernur Bobby melalui surat keputusan itu menugaskan instansi/perangkat daerah terkait untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani banjir, tanah longsor dan gempa bumi.
Menurutnya, ini sebagai tindakan penanggulangan untuk mengurangi risiko bencana alam yang terjadi di Sumut.
“Melalui SK Gubernur ini diharapkan seluruh instansi/perangkat daerah mengambil langkah yang dibutuhkan untuk menanggulangi bencana alam yang terjadi, mengurangi dampaknya, menolong saudara – saudara kita yang terdampak dan juga mencegah bertambahnya korban jiwa,” kata Kadis Kominfo Sumut Erwin Hotmansyah Harahap.
Sampai dengan 27 November 2025, bencana ini tercatat telah memakan 48 korban jiwa dan 88 orang dinyatakan hilang.
Korban terbanyak terdapat di Tapanuli Selatan (17 orang), Tapanuli Utara (9 orang), Tapanuli tengah 4 orang, Pakpak Bharat 2 orang, Nias Selatan 1 orang, Sibolga 8 orang, dan Padangsidempuan 1 orang.
Selain itu, juga ada 81 orang mengalami luka – luka dan lebih dari 1.168 orang harus mengungsi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menambahkan ada 4 orang yang dilaporkan meninggal dunia di Humbang.
Sementara itu, pemerintah mengambil langkah cepat dalam merespons rangkaian bencana hidrometeorologi basah akibat cuaca ekstrem yang melanda Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat (Sumbar) sejak Senin (24/11/2025).
Situasi tersebut menjadi fokus pembahasan dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang diinisiasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta unsur kementerian/lembaga terkait.
Rapat berlangsung secara hybrid dari Ruang Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) BNPB, Jakarta Timur.
Dalam pertemuan ini, Menter Koodinator (Menko) PMK Pratikno menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh kementerian dan lembaga, baik di pusat maupun daerah, memprioritaskan keselamatan masyarakat serta memastikan pemenuhan kebutuhan dasar hingga tahap pemulihan pascabencana.
“Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan kepada kami untuk serius dalam penanganan darurat bencana ini. Di saat kita melakukan penanganan darurat, tapi di saat yang sama kita mempersiapkan pascadaruratnya untuk pemulihan, karena ini infrastruktur juga harus pulih,” ungkapnya.
Menko PMK menjelaskan bahwa dalam beberapa hari terakhir, Siklon Tropis Senyar membawa hujan dengan intensitas sangat tinggi di tiga provinsi terdampak.
“Inilah yang kemudian memicu banjir, banjir bandang, dan longsor, serta mengganggu layanan transportasi maupun pelayaran,” jelasnya.
Dampak dari fenomena cuaca tersebut telah menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, terputusnya akses, listrik dan jaringan telekomunikasi.
Upaya kaji cepat oleh tim gabungan di daerah terus dilakukan dan untuk sementara pendataan masih terus diperbarui. “Ini telah memakan cukup banyak korban jiwa, tapi data masih dilakukan update.”
Menko PMK menambahkan bahwa situasi cuaca ekstrem membuat penyaluran bantuan menghadapi kendala, tapi seluruh tim kementerian/lembaga sudah dikerahkan ke lapangan.
Dia menambahkan bahwa sebagian bantuan akan dikirim melalui jalur udara, karena akses darat banyak yang terputus.
“Pemerintah melalui BNPB akan mengirimkan bantuan melalui udara. Kita tidak bisa mengirim bantuan melalui infrastruktur darat dan menunggu sampai in selesai,” tutur Pratikno.
Melalui media daring, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, yang saat ini berada di Sumatra Utara untuk memimpin penanganan darurat bencana mengatakan bahwa BNPB akan membentuk Posko Darurat di Tarutung.
Dari posko ini, seluruh upaya penanganan bencana akan dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, rangkaian penanganan darurat ini akan dilakukan secara serius, sambil mempersiapkan langkah pemulihan infrastruktur dan layanan dasar.
Operasi pencarian dan penyelamatan korban akan menjadi fokus utama, seperti yang telah dilakukan pada penanganan bencana di Cilacap dan Banjarnegara belum lama ini.
“Seperti yang telah kita lakukan sebelumnya di Majenang (Cilacap) dan Banjarnegara, bahwa operasi pencarian dan pertolongan akan menjadi prioritas utama, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak,” kata Suharyanto.
BNPB juga segera menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk menghalau awan dan meredistribusi curah hujan sebagai bentuk upaya percepatan penanganan darurat dan mitigasi bencana susulan dalam jangka pendek.
Selanjutnya, Kepala BNPB telah membagi tugas jajaran Kedeputian BNPB hingga Tenaga Ahli, serta Unsur Pengarah untuk membantu koordinasi penanganan darurat, baik di Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara.
Mulai hari ini, seluruh kepanjangan tangan Kepala BNPB itu telah bergerak menuju sasaran sesuai pembagian tugasnya.
“Untuk wilayah Aceh, ada Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB yang akan memimpin koordinasi penanganan di sana, termasuk beberapa Tenaga Ahli dan Unsur Pengarah serta para direktur BNPB di masing – masing wilayah,” ungkap Suharyanto. B
