Dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026), Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubdat Kemenhub) menyusun strategi demi memastikan keselamatan dan kelancaran perjalanan masyarakat.
Hal itu dibahas pada Rapat Koordinasi Persiapan Rencana Operasi Angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026 bersama dengan para pemangku kepentingan terkait yang dilaksanakan di Jakarta pada Rabu (1/10/2025).
“Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, kita bersama duduk di sini untuk membahas persiapan dari masing – masing stakeholders,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan saat membuka rapat koordinasi.
Ditjen Hubdat bersama dengan Korlantas dan Ditjen Bina Marga tengah membahas mengenai Surat Keputusan Bersama yang nantinya memuat aturan yang menjadi payung regulasi bagi para petugas di lapangan.
Dia menambahkan, Surat Keputusan Bersama ini bukanlah rutinitas biasa, melainkan peraturan yang sudah melalui tahap survei dan pengkajian dengan baik, seperti aturan pembatasan angkutan barang, manajemen rekayasa lalu lintas hingga pengaturan kendaraan di pelabuhan penyeberangan.
“Selain itu, Ditjen Hubdat juga menyiapkan sarana dan prasarana transportasi yang terdiri dari 178 titik terminal penumpang Tipe A dan Tipe B, sekitar 31.000 unit bus sebagai sarana angkutan jalan, 29 pelabuhan penyeberangan dengan 15 lintasan, 251 unit kapal dan 72 unit dermaga,” tuturnya.
Dari 31.000 unit bus di antaranya sebanyak sekitar 11.000 unit armada angkutan antarkota antarprovinsi, sekitar 17.000 unit angkutan pariwisata dan 2.000 unit angkutan antarjemput antarprovinsi/sewa.
Dalam penyiapan sarana dan prasarana ini, Ditjen Hubdat berkolaborasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat dan Satuan Pelayanan di wilayah kerja masing – masing.
“Kunci sukses angkutan natal dan tahun baru ialah sinergi, koordinasi dan kolaborasi bersama para pemangku kepentingan karena kita adalah satu untuk menjamin kenyamanan, keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat,” jelasnya.
Dia berharap semua pihak yang berkepentingan bisa menyiapkan dengan sebaik-baiknya penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru ini, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik.
Pada rapat koordinasi yang digelar Ditjen Hubdat, Kabag Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Aries Syahbudin menerangkan hasil evaluasi penyelenggaraan angkutan natal dan tahun baru sebelumnya pada beberapa provinsi agar menjadi bahan perbaikan pada tahun ini.
“Masih terdapat kendaraan barang sumbu tiga masih melanggar SKB, kepadatan di gerbang tol Kalitama dan Cikatama, kemacetan di gerbang tol, kepadatan di rest area, serta kurangnya ketersediaan sarpras alat berat di lokasi rawan bencana alam,” tuturnya.
Selain itu, Korlantas Polri menyoroti kepadatan kendaraan yang terjadi di lokasi – lokasi wisata.
Kawasan wisata popular, seperti Kuta, Ubud, Nusa Dua, dan Sanur menjadi titik kemacetan utama.
Kepadatan di bandara internasional di antaranya di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali juga bisa menyebabkan ketidaknyamanan bagi penumpang.
“Ada juga keterbatasan fasilitas parkir di area wisata sehingga pengunjung kesulitan mencari tempat parkir dan bahkan mengakibatkan kendaraan terparkir sembarangan, yang kemudian mengganggu kelancaran lalu lintas,” ungkapnya.
Sejalan dengan upaya menciptakan keselamatan dan keamanan masyarakat di libur panjang Natal dan Tahun Baru, Kasubdit Wilayah 2A Ditjen Bina Marga Syah Putra A. Gani juga menyampaikan sejumlah strategi.
Beberapa strategi itu di antaranya memastikan jalan nasional di lintas utama dalam kondisi mantap/fungsional, tidak ada lubang, serta bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik dan menyiagakan posko dan tim tanggap bencana untuk mengantisipasi kondisi darurat pada titik – titik rawan bencana di jalan tol dan non tol.
“Kami juga telah mengidentifikasi lokasi rawan longsor dan rawan banjir pada ruas jalan nasional di seluruh Indonesia, serta menyiapkan Disaster Relief Unit (DRU) berupa alat berat dan material beserta tim pendukung,” jelasnya.
Kemudian, Ditjen Bina Marga akan meningkatkan pelayanan jalan tol dan menambah beberapa ruas jalan tol tanpa tarif secara fungsional, serta menambah Tempat Istirahat Pelayanan (TIP).
Fokus pada jalan tol, Operation and Maintenance Group Head PT Jasa Marga Atika Dara Prahita menekankan faktor kunci keberhasilan pengaturan libur panjang sebelumnya, seperti pemanfaatan teknologi Artificial Intelligent (AI) dalam Traffic Management : Intelligent Transport System (ITS) dan Incident Management System (IMS).
“Adanya rekayasa lalu lintas berbasis safety, peningkatan kapasitas transaksi di gerbang tol, pengoperasian ruas fungsional dan penyusunan SKB yang mengatur pembatasan operasional angkutan barang dan rekayasa lalu lintas sangat berperan dalam menjaga VCR di bawah 0,7,” tuturnya.
Atika juga tidak akan mengesampingkan Management Rest Area, bekerja sama dengan BMKG dalam mengantisipasi cuaca ekstrim dan mengedepankan strategi komunikasi dengan baik agar masyarakat mampu merencanakan perjalanan dengan baik.
Dalam hal penyiapan sektor transportasi penyeberangan, Direktur Operasi dan Transformasi PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry akan menerapkan delaying system di empat pelabuhan utama.
Keempat pelabuhan utama tersebut adalah Pelabuhan Merak, Bakauheni, Ketapang dan Pelabuhan Gilimanuk.
Selain itu, ASDP akan berkoordinasi dengan BPTD, KSOP dan Operator Pelayaran untuk memastikan kapal operasi berkapasitas besar dan handal.
“Kami juga berupaya agar ada penambahan jumlah kapal yang beroperasi dengan mengutamakan pola operasi Tiba Bongkar Berangkat (TBB), juga akan mengoptimalkan kesiapan petugas di lapangan dan meningkatkan fasilitas sarana, prasarana, infrastruktur dan layanan di Pelabuhan,” ujarnya.
Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah strategi contingency plan, mengingat libur Natal dan Tahun Baru seringkali diiringi dengan cuaca yang ekstrim.
Dia menambahkan persiapan yang dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut di antaranya menyiapkan tugboat, menyiapkan petugas teknisi perbaikan standby 24 jam, menyiapkan pelabuhan alternatif, yakni Ciwandan (Banten), BBJ (Banten) dan Wika Beton (Lampung Selatan).
Turut hadir pada kegiatan rapat koordinasi ini para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat se-Indonesia, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatra, Jawa dan Bali, perwakilan Kementerian Perdagangan, perwakilan Kementerian Agama, perwakilan Badan Pengatur Jalan Tol, perwakilan PT Jasa Marga, perwakilan PT Jasa Raharja, serta stakeholders lainnya. B
