Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mendorong agar sektor pariwisata menjadi salah satu penggerak perekonomian rakyat Indonesia.
Menurut Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang diprioritaskan agar bisa berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Ini sesuai dengan Asta Cita yang telah digariskan sebagai visi masa depan bangsa Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VII di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Terlebih per Kuartal I/2025, sektor pariwisata telah menyumbang 3,9% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Selain itu, nilai devisa pariwisata hingga kuartal pertama tahun 2025 telah mencapai US$3,74 miliar.
Maka dari itu, Menpar menilai penguatan pariwisata sudah saatnya menjadi prioritas bersama antara pemerintah dengan pihak – pihak terkait, dalam hal ini Komisi VII DPR.
“Kami berharap kehadiran kita semua di ruangan dan lembaga yang terhormat ini menjadi simbol sinergi sekaligus sinyal positif bahwa kita semua terus bekerja dan terbuka untuk setiap pikiran, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi dan pariwisata,” kata Widiyanti.
Menpar menjelaskan, untuk rencana kerja tahun 2026, Kemenpar telah merancang lima program unggulan sebagai upaya memperkuat sektor pariwisata Indonesia.
Kelima program tersebut adalah penerapan destinasi wisata bersih yang merupakan turunan dari program Gerakan Wisata Bersih (GWB), sinergi peningkatan keselamatan wisata terutama yang berkaitan dengan wisata ekstrem, pariwisata naik kelas melalui pengembangan gastronomi, wellness tourism dan wisata bahari, Event by Indonesia, serta program pengembangan desa wisata.
“Ini merupakan wujud dari komitmen kita bersama untuk terus berusaha menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, menciptakan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan. Utamanya melalui sektor pariwisata yang menjadi salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia saat ini,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay yang bertindak sebagai pimpinan rapat mengapresiasi inisiatif yang disampaikan Kemenpar.
Dia meminta agar Kemenpar memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata.
“Kementerian Pariwisata perlu merencanakan pembangunan Politeknik Pariwisata, seperti di Sumatra Utara khususnya di Tapanuli Bagian Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Papua Barat Daya, dan provinsi lainnya guna meningkatkan sumber daya manusia di bidang pariwisata,” kata Saleh.
Rapat kerja ini juga dihadiri Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Sekretaris Kemenpar Bayu Aji dan para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemenpar. B
