Presiden Prabowo Subianto meminta belanja negara yang mencakup belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah didesain menjadi satu kesatuan.
“Ke depan, belanja negara, baik belanja pemerintah pusat, maupun transfer ke daerah didesain menjadi satu kesatuan,” ungkapnya saat dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Menurut Kepala Negara, langkah tersebut merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemerataan ekonomi negara.
“Jadi, transfer ke daerah bukan satu – satunya instrumen untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.
Selain itu, Presiden Prabowo juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas dan efisiensi belanja negara.
“Kualitas belanja negara harus terus kita tingkatkan. Kita terus mendorong efisiensi belanja. Saudara – saudara, setiap rupiah harus memberi manfaat yang nyata,” ungkapnya.
Presiden menilai belanja operasional yang tidak efisien dipangkas dan belanja negara harus memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, serta meningkatkan kualitas layanan publik.
“Peran APBN didorong untuk lebih proporsional. APBN kita utamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan publik terbaik untuk rakyat, untuk aktivitas ekonomi bernilai tambah yang tinggi dan memberi keuntungan komersial,” tuturnya.
DPR menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta.
Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR dengan Ketua DPR Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.
Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri – menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara. B
