Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Konektivitas serta Optimalisasi Penerbangan di Jatim

Audiensi Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak di Kantor Kementerian Perhubungan. (dok. hubudkemenhub)
Bagikan

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Dirjen Hubud Kemenhub) Lukman F. Laisa menerima audiensi Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak di Kantor Kemenhub pada Rabu (30/7/2025).

Pertemuan ini membahas penguatan konektivitas penerbangan di wilayah Jawa Timur, khususnya rencana optimalisasi operasional Bandar Udara (Bandara) Dhoho Kediri sebagai alternatif layanan penerbangan umrah dan pendukung bandara utama lainnya di provinsi tersebut.

Sebagai regulator, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kemenhub menyambut baik inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) untuk memaksimalkan potensi Bandara Dhoho.

Langkah ini dinilai strategis dalam mendistribusikan beban operasional penerbangan yang saat ini masih terpusat di Bandara Juanda Surabaya.

Bandara Juanda saat ini melayani sekitar 14 juta penumpang per tahun dari kapasitas maksimal 21 juta penumpang.

Setelah dilakukan evaluasi, kata Dirjen Lukman, peningkatan kapasitas Juanda hanya memungkinkan sampai 27 juta penumpang.

Artinya, dia menambahkan, semua pihak harus bersiap sejak sekarang mencari dan membangun simpul – simpul penerbangan baru untuk mengantisipasi pertumbuhan ke depan.

Dirjen Lukman menambahkan bahwa Bandara Dhoho didesain untuk melayani pesawat berbadan lebar, seperti Boeing 777-300ER dan Airbus A380, serta memiliki fasilitas, spesifikasi teknis yang modern dan memenuhi standar internasional.

Upaya tersebut, lanjutnya, Hal ini membuka peluang besar bagi Dhoho untuk menjadi bandara alternatif keberangkatan jamaah umrah dan pusat konektivitas dalam negeri wilayah Selatan Jawa Timur.

“Dari sisi infrastruktur, Bandar Udara Dhoho sangat memadai. Namun sebelum beroperasi penuh untuk penerbangan umrah, tentu perlu dipastikan seluruh aspek keselamatan (safety), keamanan (security), pelayanan (services) dan kepatuhan terhadap regulasi (compliance) terpenuhi. Itu menjadi tanggung jawab kami sebagai regulator,” tuturnya.

Dalam waktu dekat, Ditjen Hubud Kemenhub bersama dengan pemprov Jatim dan operator bandara akan melakukan pengujian dan evaluasi bertahap terhadap kesiapan operasional Bandara Dhoho.

Rencana kedepan bandara dhoho akan melayani penerbangan umroh yang setiap tiga kali hingga empat kali per bulan, sehingga diperlukan kesiapan operasional dan fasilitas yang maksimal.

Lebih lanjut, Dirjen Lukman juga menekankan bahwa pengembangan konektivitas udara di Jawa Timur tidak hanya bergantung pada Bandara Juanda dan Dhoho.

Bandara – bandara lain, seperti Bandara Abdul Rachman Saleh (Malang), Blimbingsari (Banyuwangi) dan Bandara Trunojoyo (Sumenep) juga perlu dioptimalkan sebagai bagian dari sistem penerbangan yang saling terintegrasi.

“Peningkatan kapasitas dan fungsi bandara di Jawa Timur harus dilihat dalam konteks sistem transportasi udara nasional. Kami akan terus melakukan pengawasan agar seluruh pengembangan dan operasional bandara tetap mengedepankan 3S dan 1C, demi menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan penumpang, serta kepatuhan terhadap standar yang berlaku,” jelasnya.

Ditjen Hubud Kemenhub berkomitmen mendukung setiap upaya daerah dalam memperluas aksesibilitas penerbangan, selama tetap berada dalam koridor regulasi yang ketat.

Langkah tersebut menjadi bagian dari agenda nasional untuk pemerataan pembangunan transportasi udara dan layanan publik yang lebih inklusif. B

 

 

Komentar

Bagikan