Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi V meminta pemerintah dan lembaga terkait bersinergi menyelesaikan pembebasan lahan proyek pembangunan Jalan Tol Harbour Road II.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi V DPR Lasarus dalam kunjungan kerja ke ruas Tol Harbour Road II, baru – baru ini.
Menurutnya, penyelesaian pembangunan tol tersebut sangat dibutuhkan untuk mengurai kemacetan di kawasan Tanjung Priok, Jakarta.
“Kalau pekerjaan konstruksi sebenarnya berjalan baik. Hanya ada satu masalah di sini, terkait pembebasan lahan. Ini harus jadi perhatian kita bersama. Pemerintah pusat melalui BPN, Pemprov DKI, hingga Kementerian PUPR harus duduk bersama untuk menuntaskan persoalan ini,” kata Lasarus.
Dia menambahkan, terdapat beberapa titik lahan yang masih dihuni warga, termasuk permukiman liar.
Untuk itu, lanjutnya, penyelesaian pembebasan lahan perlu pendekatan yang tidak hanya legal formal, tetapi juga sosial dan kemanusiaan.
“Beberapa titik masih ada pemukiman liar. Kami tentu berharap penertiban dilakukan dengan pendekatan yang humanis. Mereka juga warga negara, mungkin hidup dalam keterbatasan. Pembebasan lahan harus dilakukan dengan cara – cara pendekatan yang baik,” tutur Lasarus.
Dia juga meminta agar masyarakat yang menempati lahan tanpa hak dapat menyadari posisinya secara hokum dan mengimbau adanya komunikasi dua arah yang sehat antara aparat pemerintah dan masyarakat terdampak.
“Harus ada keinginan baik dari kedua pihak. Kalau memang bukan haknya, masyarakat juga harus menyadari, tetapi pemerintah juga jangan semena – mena. Harus dibantu, harus dipikirkan nasibnya,” ujarnya.
Komisi V DPR akan terus mengawal proyek ini dan berkomitmen untuk memastikan setiap pembangunan infrastruktur dilakukan secara berkeadilan, tidak hanya mengejar target teknis semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial di lapangan.
“Kita ingin tol ini cepat selesai karena Tanjung Priok adalah titik krusial dalam arus logistik nasional, tetapi harus selesai dengan cara yang benar, adil, dan beradab,” jelas Lasarus. B
