Wujudkan Konektivitas ASEAN dengan Indonesia Bahas Kesiapan Pengoperasian Lintas Dumai – Malaka di Pertemuan Ke-46 MTWG

Pertemuan ke-46 ASEAN Maritime Transport Working Group (46th MTWG). (dok. hubdatkemenhub)

Dalam rangka mewujudkan konektivitas ASEAN, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan turut menghadiri pertemuan ke-46 ASEAN Maritime Transport Working Group (46th MTWG) membahas antara lain rencana pembukaan lintas penyeberangan Roll On-Roll Off (Ro-Ro) rute Dumai – Malaka.

Selain itu, juga dibahas rute Davao – General Santos – Bitung dan pelayaran perdana rute Tanjung Silopo – Lahad Datu yang digelar di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pada 6 – 8 Mei 2024.

Pertemuan ini dibuka secara resmi oleh Mohammad Nazri Mohammad Yusof, Permanent Secretary of the Ministry of Transport and Infocommunications Brunei Darussalam dan dipimpin oleh Puan Salaya Rahayu Binti Salleh didampingi Yohanna Nair Kunju Krisnan, The ASEAN Secretariat serta Cristie Kam Voon dari Maritime and Port Authority of Brunei Darussalam.

Sebagai informasi, 14 Pelabuhan Indonesia masuk dalam daftar Pelabuhan ASEAN, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Belawan (Medan), Makassar (Ujung Pandang), Tanjung Emas (Semarang), Bitung, Balikpapan, Dumai, Pontianak, Panjang, Palembang, Banjarmasin, Sorong, dan Pelabuhan Jayapura.

Dalam pembahasan tersebut, Indonesia menyampaikan progress terbaru rehabilitasi sisi darat Pelabuhan Sri Junjungan, Dumai yang saat ini sudah mencapai progress 61% dan ditargetkan selesai pada tahun 2024 yang nantinya dapat mengakomodir fasilitas Custom, Imigration, Quarantine and Security (CIQS) untuk pelayanan International.

Pemerintah Indonesia menerangkan dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala perihal kesepakatan jangkauan kendaraan baik penumpang maupun barang yang melintas menggunakan Ro-Ro rute Dumai – Malaka, dengan Malaysia hanya menyetujui kendaraan hanya sampai di pelabuhan dan tidak masuk ke wilayah negara tujuan.

Pihak Malaysia menyampaikan bahwa dari hasil pertemuan Indonesia-Malaysia – Thailand Growth Triangle (IMT-GT) tahun 2023, pembangunan Terminal Port Tanjung Beruas akan dimulai tahun 2026 dan diproyeksikan beroperasi tahun 2028.

Baca juga :   Terbit SE Kemenhub Aturan Baru Naik Pesawat Tanpa PCR-Antigen

Hasil pertemuan tersebut juga menyepakati adanya perubahan implementasi pengoperasian Ro-Ro Dumai – Malaka yang semula tahun 2026 menjadi tahun 2028.

Pada hasil pembahasan dalam forum 46th MTWG ini, Indonesia dan Malaysia diminta untuk melakukan pembahasan secara intensif terkait dengan rencana pembukaan Ro-Ro Dumai – Malaka melalui Tim Task Force.

“Adapun saat ini Indonesia sedang menyusun anggota Joint Task Force Ro-Ro Dumai – Malaka yang nantinya sebagai tim yang akan berkoordinasi secara intensif dengan pihak Malaysia melalui forum ASEAN,” kata Windi Susilawati, Kepala Subdirektorat Prasarana Sungai, Danau dan Penyeberangan saat menghadiri pertemuan tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, Supartien Komaladewi perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang turut hadir menyampaikan dukungannya terhadap implementasi dari proyek ini dengan mempertimbangkan kesiapan Pelabuhan Dumai yang telah dilakukan pengembangan dan dukungan Pemerintah untuk mendukung aksesibilitas, yakni menyediakan jalan pendukung menuju Pelabuhan yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Dari sisi komoditas, pemerintah daerah dan pengusaha perlu mempersiapkan dengan baik jenis komoditas yang akan dimuat untuk rute ini. Diharapkan rencana pengoperasian kapal Ro-Ro ini dapat segera diimplementasikan,” jelas Dewi.

Pada kesempatan yang sama, Indonesia bersama Filipina diminta untuk menyampaikan mengenai upaya koordinasi untuk mendukung keberlanjutan dan dimulainya kembali pengoperasian kapal Ro-Ro rute Davao – General Santos – Bitung.

Sebelumnya pada tahun 2017, Presiden Joko Widodo bersama dengan Presiden Rodrigo Roa Duterte secara resmi membuka jalur pelayaran kapal Ro-Ro rute Bitung – Davao – General Santos.

“Namun, dikarenakan kurangnya komoditas yang diangkut mengingat komoditas di wilayah yang dihubungkan memiliki kesamaan, sehingga pergerakan barang kurang berpotensi dan operasional kapal tersebut diberhentikan,” ungkap Windi.

Oleh karena itu, apabila rute ini akan dioperasikan kembali, maka pihak Indonesia mengusulkan pergerakan barang dan orang tidak hanya melalui kapal Ro-Ro akan tetapi dapat dilakukan dengan kapal-kapal nonkonvensi.

Baca juga :   Hutama Karya Uji Laik Fungsi Dua Ruas JTTS untuk Perkuat Jalur Logistik ke Pelabuhan Kuala Tanjung

Kemudian pada forum Brunei Darussalam – Indonesia – Malaysia – Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) terkait rute Bitung – Davao/Gensan perlu mengidentifikasi potensi rute kapal general kargo dari Davao – Bitung – Shanghai.

Dalam hal ini Indonesia mengusulkan untuk membuat task force dalam mencari solusi atas masalah yang dapat membuat program lebih konstruktif untuk kedua pihak.

Dalam pertemuan tersebut disampaikan juga hasil pertemuan MTWG yang dilaksanakan pada 17-19 Oktober 2023 di Vietnam, hasil forum Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle (IMT-GT), dan  hasil forum Brunei Darussalam – Indonesia – Malaysia – Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA).

Pertemuan 46th MTWG dihadiri oleh seluruh Negara Anggota ASEAN, Negara Mitra Wicara ASEAN, yaitu China, Jepang, Republik Korea, Uni Eropa, dan Amerika Amerika Serikat.

Selain itu ada Asosiasi Maritim, di antaranya International Maritime Organization (IMO), ASEAN Ports Association (APA), Federation of ASEAN Shipowners’ Associations (FASA), World Shipping Council (WSC), Digital Container Shipping Association (DCSA) Partnership for Infrastructure Australia, United Nations Economic and Social Commission for Asia Pacific (UNESCAP), dan ASEAN Secretariat.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Lollan Andy Sutomo Panjaitan, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan para anggota Diaz Saputra, Atase Perhubungan di Singapura dan perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Kenavigasian, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (TSDP), Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional (PFKKI), serta Indonesia National Shipowners Association (INSA). B

Komentar