Pembangunan rel layang (elevated railway) di Kota Semarang dan Kota Pekalongan bukan sekadar proyek estetika, melainkan kebutuhan mendesak untuk mengatasi dua masalah utama yang melumpuhkan kawasan jalur pantura Jawa, yaitu banjir dan kemacetan kronis di perlintasan sebidang.
Kota Semarang
Pembangunan rel layang (elevated railway) ini membentang sepanjang 7,4 km dan dilengkapi dengan dua stasiun layang utama, yaitu Stasiun Semarang Tawang dan Stasiun Semarang Poncol.
Sementara itu, jalur rel di bawahnya (at grade) tetap dipertahankan untuk mendukung operasional kereta barang menuju Pelabuhan Tanjung Emas, konektivitas ke Container Yard Ronggowarsito, serta jalur utama logistik lintas Jakarta – Surabaya.
Pembangunan rel layang di Semarang kini menjadi kebutuhan mendesak akibat penurunan muka tanah (land subsidence) di wilayah pesisir yang terus terjadi.
Sebagai langkah mitigasi banjir rob, infrastruktur ini menjadi solusi atas lumpuhnya jalur kereta nasional lintas Jakarta – Surabaya yang kerap terendam di kawasan Kaligawe.
Dengan mengangkat rel jauh di atas permukaan air, perjalanan kereta api kini dapat dipastikan tetap aman dan lancar tanpa harus memutar ke jalur selatan.
Sebagai urat nadi logistik di Pulau Jawa, gangguan pada jalur kereta api di Semarang berdampak langsung pada stabilitas rantai pasok nasional.
Selama ini, upaya peninggian rel secara berkala oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (rata – rata 30 cm) terbukti hanya menjadi solusi jangka pendek.
Rel layang hadir sebagai solusi permanen yang memisahkan infrastruktur kereta api sepenuhnya dari ancaman genangan air laut dan penurunan tanah di masa depan.
Berdasarkan data dari Daop 4 Semarang PT KAI (2025), saat ini terdapat 13 titik perlintasan sebidang di Kota Semarang yang menjadi fokus perhatian.
Sebanyak tujuh titik di antaranya dikelola langsung oleh PT KAI, meliputi Jalan Bandara Jenderal Ahmad Yani, Empu Tantular, Kampung Sleko, Layur, Petek, Ronggowarsito hingga Kaligawe Raya.
Selain itu, terdapat lima titik yang tidak terjaga, yaitu di Jalan Jembawan Raya, Stasiun Jrakah, Tegalrejo, Tanggungrejo Raya, dan Tenggang Raya, serta satu perlintasan tidak resmi atau swadaya masyarakat yang berada di kawasan Tlogosari.
Kota Pekalongan
Untuk Kota Pekalongan, kondisi perlintasan sebidangnya memang lebih sedikit secara jumlah dibandingkan Semarang, tapi dampaknya terhadap urat nadi kota sangat fatal karena jalur kereta api membelah tepat di tengah pusat aktivitas masyarakat.
Selain sebagai langkah mitigasi banjir yang kerap melanda, pembangunan rel layang di Kota Pekalongan memiliki urgensi besar untuk mengurai simpul kemacetan di pusat kota.
Infrastruktur ini menjadi solusi mutlak dalam membebaskan mobilitas warga dari hambatan perlintasan sebidang.
Jika di Semarang fokus utamanya adalah penanganan banjir rob, tantangan di Pekalongan lebih ditekankan pada tingginya frekuensi perjalanan kereta api pada jalur ganda (double track) yang memotong jalan – jalan protokol kota secara langsung.
Titik paling krusial terletak pada JPL 112 di Jalan KH Mas Mansyur. Sebagai urat nadi bagi kendaraan besar dan arus utama lalu lintas kota, pintu perlintasan ini bisa tertutup hingga puluhan kali dalam sehari.
Dampaknya, antrean kendaraan sering kali mengular panjang dan tidak hanya melumpuhkan aktivitas ekonomi, tetapi juga menghambat akses krusial layanan darurat, seperti ambulans dan pemadam kebakaran yang tengah berpacu dengan waktu.
Selain Jalan KH Mas Mansyur, simpul kepadatan juga kerap terjadi di Jalan Bendan dan kawasan Tirto.
Kehadiran rel layang akan menghapus hambatan di titik – titik kritis ini sepenuhnya.
Dengan begitu, arus lalu lintas dari sisi utara ke selatan kota, maupun sebaliknya, dapat mengalir lancar tanpa lagi terinterupsi oleh jadwal perjalanan kereta api yang padat.
Tidak hanya di Jalan KH Mas Mansyur, titik kepadatan juga sering terjadi di Jalan Bendan dan kawasan Tirto.
Kehadiran rel layang nantinya menghapus hambatan di titik-titik kritis tersebut secara permanen.
Dengan demikian, arus lalu lintas dari sisi Utara menuju Selatan kota, maupun sebaliknya, dapat mengalir lancar tanpa lagi terinterupsi oleh padatnya jadwal perjalanan kereta api. (Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat)
