KSOP Kelas II Patimban Raih Sertifikasi Internasional ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu

Jajaran Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Patimban Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. (dok. hublakemenhub)
Bagikan

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Patimban Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, berhasil meraih Sertifikasi ISO 9001:2015 sebagai bentuk pengakuan terhadap komitmen dan konsistensi dalam penerapan sistem manajemen mutu berstandar internasional.

Sertifikat ISO 9001:2015 tersebut diserahkan langsung oleh Komisaris Utama PT Tirta Murni Sertifikasi I.H. Mansyur didampingi oleh Komisaris Nurkomariah kepada Kepala KSOP Kelas II Patimban Mohd. Arief Agustian.

ISO 9001:2015 merupakan standar internasional untuk sistem manajemen mutu yang menekankan efektivitas organisasi dalam menyediakan layanan yang konsisten dan sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa.

Menurut Mansyur, keberhasilan ini patut diapresiasi, tetapi tantangan sesungguhnya adalah menjaga kualitas tersebut secara berkelanjutan.

“Mendapatkan sertifikasi ISO itu sudah merupakan tantangan tersendiri, tapi mempertahankannya jauh lebih sulit. Komitmen terhadap standar pelayanan harus terus dijaga, karena bila tidak konsisten, maka sertifikat ini dapat dicabut sewaktu – waktu,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala KSOP Kelas II Patimban Mohd. Arief Agustian mengungkapkan, pencapaian ini merupakan hasil dari rangkaian proses sertifikasi yang berlangsung selama tiga bulan, mencakup verifikasi dokumen dan evaluasi langsung terhadap kinerja dan implementasi sistem mutu di lingkungan KSOP Patimban.

Alhamdulillah, dalam audit perdana kami berhasil memenuhi seluruh persyaratan dengan hasil yang sangat baik dan langsung dinyatakan layak mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015,” ungkapnya.

Lebih jauh, KSOP Patimban telah menargetkan untuk memperoleh Sertifikasi ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada tahun 2025, sejalan dengan komitmen Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

“Proses menuju sertifikasi ISO bukanlah hal yang mudah. Kami harus disiplin dalam menjalankan setiap prosedur dan memastikan seluruh elemen organisasi memahami, serta menerapkan sistem tersebut secara konsisten. Namun, manfaatnya sangat besar, kinerja kami menjadi lebih terstandar, terukur dan transparan,” jelasnya.

Arief menambahkan, capaian ini bukan semata – mata pencapaian administratif, tetapi merupakan langkah nyata dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor kepelabuhanan.

“ISO bukan hanya selembar sertifikat, tapi representasi dari tekad kami untuk terus memberikan pelayanan optimal, profesional dan akuntabel kepada masyarakat, serta seluruh pengguna jasa pelabuhan,” tuturnya. B

 

Komentar

Bagikan