Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkomitmen untuk terus mengutamakan aspek keselamatan di semua moda transportasi pada tahun anggaran 2026.
Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi usai mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi V DPR terkait dengan Penetapan Hasil Penyesuaian RKA-K/L Tahun 2026 di Ruang Rapat Komisi V DPR, Jakarta, Senin (15/9/2025).
“Anggaran yang diterima Kemenhub pada tahun 2026 akan dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, salah satunya untuk meningkatkan aspek keselamatan di semua moda transportasi,” jelasnya.
Selain itu, dia menambahkan, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk meningkatkan layanan keperintisan di seluruh wilayah Indonesia.
Menhub menuturkan, pagu kebutuhan Kementerian Perhubungan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp48,88 triliun.
Namun demikian, berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas pada 24 Juli 2025, Pagu Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2026 adalah sebesar Rp28,48 triliun.
Dari pagu anggaran tersebut, alokasi belanja terbesar adalah Belanja Nonoperasional sebesar 72,29% atau Rp20,59 triliun, sedangkan alokasi program terbesar adalah untuk Infrastruktur Konektivitas sebesar 59,24% atau Rp16,87 triliun.
Sumber Pendanaan terbesar adalah Rupiah Murni sebesar 69,16% atau Rp19,7 triliun.
Menhub menuturkan, masing – masing unit kerja Eselon I di Kemenhub telah menyusun rencana kegiatan untuk tahun anggaran 2026.
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan fokus pada peningkatan keselamatan lalu lintas, sekaligus menjaga konektivitas lewat subsidi angkutan jalan perintis, layanan perkotaan Buy The Service (BTS) dan pembangunan dan rehabilitasi terminal, serta pelabuhan penyeberangan.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan fokus pada peningkatan keselamatan melalui pemeliharaan navigasi pelayaran, fasilitas telekomunikasi dan kapal patroli.
Layanan keperintisan dijalankan melalui subsidi angkutan barang dan penyeberangan perintis, termasuk pembangunan fasilitas pelabuhan di wilayah 3TP serta pembangunan pelabuhan untuk mendukung Asta Cita dan Swasembada Pangan.
Selanjutnya, Ditjen Perhubungan Udara akan memprioritaskan keselamatan melalui ramp check, inspeksi penerbangan, serta pemenuhan standar keamanan bandara.
Selain itu, layanan perintis penumpang maupun kargo tetap berjalan, termasuk dukungan untuk kawasan strategis, IKN dan bandara di wilayah terpencil.
Adapun Direktorat Jenderal Perkeretaapian akan fokus pada keselamatan perjalanan kereta api dan penyelenggaraan kereta api perintis hingga program Angkutan Motor Gratis.
“Semoga kami dapat mengemban amanah ini dengan baik, demi terciptanya sistem transportasi yang aman, nyaman dan berkelanjutan,” tutur Menhub.
Ketua Komisi V DPR Lasarus dalam rapat tersebut menyatakan, Komisi V DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Perhubungan dan mitra kerja Komisi V lainnya.
Dengan anggaran yang tersedia, dia berharap Kemenhub dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
“Memang kita memahami anggaran di Kementerian Perhubungan ini masih kekurangan. Tentu kami berharap kepada Pemerintah, paling tidak pelayanan minimal Kementerian sudah bisa terpenuhi dengan kondisi sekarang,” jelas Lasarus.
Turut hadir dalam rapat kerja ini, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI M. Syafi’i, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, dan seluruh Pimpinan Tingga Madya di lingkungan Kementerian Perhubungan. B
