Hasil kinerja sektor pariwisata pada Semester I/2025 yang menunjukkan pertumbuhan positif sebagai sinyal kuat bahwa program yang digulirkan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) tepat sasaran dan tepat manfaat.
Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menjelaskan, tren positif ini tercermin dalam kinerja kumulatif Januari – Juni 2025.
“Pertumbuhan wisatawan yang berlibur di dalam negeri lebih tinggi dibandingkan yang berlibur ke luar negeri,” katanya didampingi Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa dalam Laporan Bulanan Kementerian Pariwisata di Jakarta, baru – baru ini.
Kinerja baik ini, lanjut Menpar, didukung oleh keterlibatan dan sinergi lintas Kementerian/Lembaga, sehingga capaian program kepariwisataan nasional terakselerasi dengan baik.
“Kinerja positif dari pertumbuhan sektor pariwisata tercermin dari berbagai indicator,” ungkapnya.
Salah satunya adalah pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan perjalanan wisatawan nusantara (wisnus).
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kunjungan wisatawan mancanegara periode Januari – Juni 2025 sebesar 7,05 juta, tumbuh positif 9,44% (year-on-year).
Kunjungan wisman ini didominasi oleh negara – negara ASEAN, disusul Asia selain ASEAN dan Eropa, sekaligus kunjungan wisman ke Indonesia juga kian meningkat dibandingkan wisatawan yang berlibur ke luar negeri (wisatawan nasional).
Tercatat wisman tumbuh 9,44%, mencapai 7,05 juta kunjungan, dibandingkan wisatawan nasional sebesar 3,25% atau mencapai 4,57 juta perjalanan, artinya industri pariwisata Indonesia mengalami surplus ekspor jasa.
“Secara kumulatif, pada Semester I/2025, jumlah kunjungan wisman kembali berada di atas jumlah perjalanan wisatawan nasional, dengan selisih mencapai 2,48 juta, naik dari 2,01 juta pada periode Januari – Juni 2024. Pergerakan ini turut berkontribusi pada pencapaian net devisa yang positif bagi Indonesia,” tutur Menpar.
Sementara itu, sepanjang Juni 2025 kunjungan wisman mencapai 1,42 juta, tumbuh 18,20% (year-on-year).
Perjalanan wisnus juga melonjak secara signifikan dengan total 105,12 juta perjalanan, naik 25,93% (year-on-year) dan perjalanan wisatawan nasional tercatat sebanyak 727.560, turun 15,02% (year-on-year).
Kinerja positif sektor pariwisata juga dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal II/2025, mencapai pertumbuhan yang cukup tinggi di level 5,12% (year-on-year), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Kuartal II/2024 sebesar 5,05% (year-on-year).
“Kita patut bersyukur di tengah ketidakpastian dan geopolitik global yang penuh tantangan, terbukti bahwa sektor pariwisata mampu berkontribusi dan berperan besar terhadap PDB, serta menjaga daya tahan atau resiliensi perekonomian nasional,” ujar menpar.
Untuk terus menjaga laju pertumbuhan ekonomi selama tahun 2025, pemerintah telah menerbitkan sejumlah stimulus, seperti dari sisi supply meliputi potongan tarif tiket pesawat, kereta api, kapal laut dan tarif tol sehingga jasa pariwisata lebih terjangkau.
Sementara itu, dari sisi demand terdapat penebalan bantuan sosial, bantuan subsidi upah dan tunjangan atau gaji ke-13 guna meningkatkan daya beli masyarakat yang akan memperkuat permintaan terhadap jasa pariwisata.
Kemenpar terus melaksanakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka termasuk mendukung implementasi Koperasi Merah Putih yang diluncurkan pada 21 Juli 2025.
Selain itu, Kemenpar telah menunjukkan komitmen nyata melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Koperasi pada 9 Mei 2025 mengenai Pengembangan dan Penguatan Koperasi dalam Mendukung Optimalisasi Sektor Pariwisata, sebagai langkah konkret mewujudkan ekonomi yang merata melalui pariwisata berbasis masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Kemenpar mendorong penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai pengelola Koperasi Merah Putih di desa wisata.
“Proyek percontohan akan dimulai di 80 desa wisata, termasuk tiga desa yang menjadi bagian dari 103 proyek nasional Koperasi Merah Putih. Inisiatif ini ditargetkan menjangkau lebih dari 6.000 desa wisata dan mendukung pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai pilar ekonomi berbasis komunitas,” tutur Menpar.
Selain menjalin kerja sama dengan Kementerian Koperasi, Kemenpar juga memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga lainnya mulai dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Kebudayaan, Badan Gizi Nasional, Kementerian UMKM, Basarnas, dan Kementerian Lingkungan Hidup.
Dalam kesempatan itu, Menpar Widiyanti juga menyoroti okupansi hotel bintang yang mengalami penurunan pada periode Januari – Juni 2025 sebesar 3,54 poin persentase dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-to-date).
Penurunan ini disinyalir bukan disebabkan oleh melemahnya minat berwisata, melainkan adanya kemungkinan pergeseran minat wisatawan untuk menginap di akomodasi alternatif dan kemungkinan tingginya jumlah kamar, di samping kemungkinan lainnya.
Meskipun tingkat okupansi hotel menurun, jumlah kamar hotel yang terisi justru meningkat 11,53% dibandingkan Semester I/2024.
Hal ini menunjukkan permintaan akan akomodasi hotel masih kuat, tetapi pertumbuhan supply kamar hotel yang cepat menyebabkan tingkat okupansi menurun.
“Ini masih kita soroti terus, karena terdapat beberapa kemungkinan, mulai dari kemungkinan wisatawan menginap di akomodasi alternatif. Kami sebetulnya menghargai pertumbuhan usaha pariwisata lewat akomodasi alternatif, seperti vila,” tuturnya.
Kondisi tersebut, lanjut Menpar, membantu ketersediaan fasilitas akomodasi untuk wisatawan, bahkan menawarkan pengalaman menginap yang unik di destinasi.
Namun, dia menambahkan, apabila tidak terdata dan tidak memiliki izin usaha akomodasi pariwisata, situasinya kurang adil bagi pelaku usaha pariwisata lainnya, terutama hotel bintang.
“Di sisi konsumen, akomodasi alternatif yang tidak terdaftar juga tidak memberikan perlindungan konsumen,” ujarnya.
Oleh karena itu, Kemenpar bersama pemerintah daerah (pemda) sedang mengupayakan pembinaan, agar para pelaku usaha pariwisata memiliki izin yang sesuai regulasi, memiliki standar usaha yang tepat dan menawarkan layanan yang terstandardisasi sesuai kelaikan usaha untuk wisatawan.
Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menambahkan, Kemenpar juga menghadirkan Event by Indonesia melalui 110 Karisma Event Nusantara (KEN) sebagai upaya menggerakkan perekonomian daerah, menghadirkan daya tarik di tiap daerah dan melestarikan budaya setempat melalui penyelenggaraan event.
Sampai dengan 4 Agustus 2025 sudah ada 46 KEN yang telah dilaksanakan di 25 provinsi di Indonesia dan sebanyak 42 event telah selesai dikaji dampaknya.
Pada 42 event tersebut mencatatkan 5,07 juta pengunjung dengan transaksi ekonomi Rp463,07 miliar, melibatkan lebih dari 6.000 UMKM dan lebih dari 68.000 pekerja seni dan membuka lapangan kerja bagi sekitar 60.000 tenaga kerja.
“Saat ini, sedang berlangsung dua event dan masih tersisa 58 event hingga akhir 2025. Diharapkan, seluruh rangkaian KEN 2025 dapat menjadi motor aktivasi pariwisata dan dampak ekonomi,” kata Wamenpar.
Dia juga menyampaikan optimismenya bahwa Geopark Toba dapat meraih kembali status green card dan revalidasi sudah berlangsung pada 21 – 25 Juli 2025.
Hasil revalidasi ini akan dibawa ke sidang UNESCO Global Geopark pada 5 – 6 September 2025 di Chile dan keputusan akhirnya akan diketahui pada Sidang Dewan Eksekutif UNESCO pada tahun 2026 di Paris, Prancis.
Dalam mendukung revalidasi ini, terdapat upaya lintas Kementerian/Lembaga termasuk peta interpretasi oleh Kementerian ESDM dan pengumuman penerbangan oleh Kementerian Perhubungan.
Sebelumnya, Kemenpar telah melakukan sejumlah upaya selain mendukung perbaikan secara fundamental di antaranya pelaksanaan Seminar Nasional Pengelolaan Geopark, Rapat koordinasi Persiapan Revalidasi bersama tujuh Kepala Daerah, melangsungkan The 1st International Conference on Toba Caldera Global Geopark 2025 yang dihadiri oleh peserta dari Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan, serta prarevalidasi dengan asesor independen dari Korea Selatan.
Kemenpar bersama dengan para pemangku kepentingan berkomitmen untuk menjaga dan mengembangkan daya tarik wisata alam agar semakin berkualitas dan berkelanjutan.
“Jadi, kami sangat optimis Geopark Toba kembali ke status green card dan ini yang penting, jika kita mendapatkan green card kembali, mari bersama – sama kita rawat status itu,” tutur Wamenpar Ni Luh Puspa. B
