Kemenparekraf Perkuat Sinergi dalam Pengembangan Destinasi Geopark

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf Vinsensius Jemadu saat Rakornas Parekraf 2022 dalam sesi "Persiapan Pelaksanaan DAK Fisik dan Non Fisik Bidang Pariwisata Tahun 2023" di Grand Sahid, Jakarta, Jumat (16/12/2022). (dok. kemenparekraf)

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) memperkuat upaya terwujudnya destinasi Geopark di Indonesia, dengan meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Berbasis Inovasi, Adaptasi dan Kolaborasi.

Sinergi tersebut salah satunya diwujudkan melalui sesi Persiapan Pelaksanaan DAK Fisik dan Non Fisik Bidang Pariwisata Tahun 2023 pada Rakornas Parekraf 2022 yang berlangsung di Grand Sahid, Jakarta, Jumat (16/12/2022).

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf/Baparekraf Vinsensius Jemadu menyatakan, wisata geopark merupakan konsep wisata berbasis keunggulan atau keunikan geologis yang dimiliki suatu tempat.

“Wisata geopark memiliki potensi besar dalam menarik wisatawan, bahkan betapa pentingnya wisata geopark ini dalam mengembangkan pariwisata daerah,” katanya.

Menurut Vinsensius, disadari bahwa daerah memiliki resources geopark ini, oleh karena itu harus kembangkan agar memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat.

Kemenparekraf memberikan dukungan DAK Fisik Bidang Pariwisata TA 2022 dalam mengembangkan destinasi geopark, yakni sebesar Rp371.532.686.942, dengan lokasi DAK mendukung Daya Tarik Wisata (DTW) geopark di antaranya UNESCO Global Geopark (UGG) Kaldera Toba, yang meliputi DTW Rumah Tanggal-Geosite Silalahi, Dairi, Sumatra Utara.

Baca juga :   Menhub Tinjau Stasiun, Pelabuhan dan Gerbang Tol Kalikangkung

Selain itu, Geosite Sipinsur, Humbahas di Sumatra Utara, Geosite Huta Ginjang,Taput di Sumatra Utara dan Pusat Informasi Geopark Sigulatti, Samosir di Sumatra Utara.

Ada juga UGG Maros Pangkep, yang meliputi DTW Air Terjun Bantimurung, Maros di Sulawesi Selatan.

Adapun kendala dalam pengembangan geopark, yaitu clear and clean lahan, masterplan/site plan DTW geopark, komitmen dari pemerintah kabupaten dalam mendukung geopark yang seharusnya mengajukan usulan DTW Geopark.

“Kendala clear and clean ini sering sekali terjadi, menimbulkan permasalahan seperti adanya akuisisi lahan, ini harus dibenahi,” ungkapnya.

Vinsensius menjelaskan, pada 2023 Kemenparekraf telah mempersiapkan dukungan DAK Fisik pengembangan destinasi geopark, yakni berdasarkan hasil kesepakatan dengan DPR saat rapat Panja pada 21 September 2022, DAK Geopark yang termasuk dalam DAK Pariwisata 2023 adalah Rp238 miliar.

Baca juga :   LRT Sumsel Angkut Empat Juta Penumpang pada Tahun 2023

Adapun alokasi DAK geopark tertuju ke enam UGGp, 13 geopark nasional, dan dua aspiring geopark nasional.

Proses berikutnya adalah penyusunan rencana kegiatan (RK) oleh Pemerintah Daerah, sehingga perlu kawal oleh Kementerian/Lembaga (K/L).

Selanjutnya, BP Geopark dan pemda perlu memberikan dokumen pendukung, seperti DED ke Kemenparekraf/Bappenas sebagai persyaratan kelengkapan dokumen.

Sementara itu, Direktur IPEK Bappenas Teguh Sambodo menuturkan, pemda perlu menyiapkan readiness criteria dan kriteria teknis yang sudah ditetapkan, agar usulan pemerintah daerah dapat diproses, dikurasi, dinilai, dan dianggarkan untuk mendapatkan alokasi DAK.

“Manfaat dari pembangunan obyek wisata/DTW melalui DAK, dapat tercermin dari kualitas dokumen perencanaan yang menjadi readiness criteria DAK, yaitu masterplan, siteplan dan DED. Perlu upaya dan keseriusan dari pemerintah daerah dalam mempersiapkan dokumen RC yang berkualitas,” tuturnya.

Sesi ini juga dihadiri oleh Direktur Pengembangan SDM Pariwisata Kemenparekraf/Baparekraf, Florida Pardosi dan Direktur Dana Transfer Khusus, DJPK Kementerian Keuangan Purwanto. B

 

 

Komentar