Kemenhub Optimalkan Program Tol Laut di Kepulauan Riau

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) terus fokus melakukan optimalisasi program Tol Laut, menjelang pelaksanaan Angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru).

Salah satunya dengan mensosialisasikan Aplikasi SItolaut (Sistem Informasi Tol Laut) kepada seluruh stakeholder di Pelabuhan Sri Bayintan Kijang bertempat di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kijang pada Selasa (13/12/2022).

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut yang diwakili Pengawas Keselamatan Pelayaran Rudy Sugiarto yang didampingi Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Kijang Yuserizal menyatakan, sosialisasi aplikasi SItolaut sangat penting dalam meningkatkan koordinasi lintas sektoral dan stakeholders penyelenggaraan program Tol Laut.

Program itu, lanjutnya, termasuk di lintasan Indonesia Barat, seperti Kepulauan Riau untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dan pengusaha lokal dalam menggunakan Tol Laut.

“Sosialisasi aplikasi SItolaut perlu dilakukan secara terus menerus guna memperkuat koordinasi dengan stakeholders terkait untuk mengoptimalisasi muatan barang kapal tol laut, sehingga berdampak mudahnya masyarakat di Kepulauan Riau untuk memanfaatkan tol laut,” jelasnya.

Menurut Rudy, aplikasi SItolaut merupakan sistem terpadu bersama berbagai instansi pemerintah dan swasta dalam menjamin terlaksananya tujuan dari program tol laut yang merupakan program prioritas nasional saat ini.

Dengan menggunakan aplikasi SItolaut dapat diketahui jadwal kapal, lanjutnya, dan proses mulai dari pemesanan barang, pengiriman, harga barang dan freight container, tanggal penutupan kontainer hingga estimasi kapal tiba, sehingga barang yang dikirim dapat cepat sampai di pelabuhan tujuan.

“Jadi, tol laut bukanlah milik Kementerian Perhubungan melainkan semua institusi pemerintah, termasuk pemerintah daerah yang mendapat amanat untuk mendukung dan mensukseskan program tol laut di Indonesia,” kata Rudy.

Dia berharap melalui sosialisasi ini, para pengusaha dan pengguna Tol Laut di Kabupaten Bintan ke depan akan memanfaatkan aplikasi SItolaut guna memudahkan mereka dalam proses pengiriman, mulai dari Registrasi sampai cara pemesanan barang hingga kontainer tiba di Pelabuhan Sri Bayintan Kijang.

“Untuk Pelabuhan Sri Bayintan Kijang saat ini, termasuk Trayek Tol Laut T-3, yang meliputi Pelabuhan Tanjung Priok-Patimban-Kijang-Letung-Tarempa-Pulau Laut-Selat Lampa-Subi-Serasan-Midai-Patimban-Tanjung Priok,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas (KSOP) Kelas III Kijang Yuserizal menegaskan, adanya program tol laut merupakan peluang usaha yang cukup menjanjikan bagi para pelaku ekonomi di Kabupaten Bintan.

Untuk itu, dia menambahkan, pihak KSOP Kijang sangat mendorong bila ada Koperasi, BUMD atau Bumdes yang akan memanfaatkan peluang usaha pada program Tol Laut, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bintan.

“Kami berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dapat secara aktif mendorong para pelaku ekonomi untuk dapat memanfaatkan aplikasi SItolaut ini, sehingga program pemerintah ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Sebagai informasi, pemerintah menyelenggarakan program Tol Laut dengan tujuan menurunkan disparitas harga di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP) dan menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (Bapokting).

Selain itu, konektivitas transportasi laut, melayani distribusi barang ke wilayah 3TP, membangkitkan perekonomian daerah 3TP, memberi peluang kepada pelaku usaha di wilayah 3TP, menjaga ketersediaan barang di wilayah 3TP, dan menggali potensi unggulan daerah yang bisa didistribusikan ke luar daerah.

Beberapa hambatan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan program Tol Laut saat ini antara lain masih adanya keterbatasan Jaringan Internet di wilayah T3P, sehingga para pelaku usaha di daerah kesulitan mengakses aplikasi SItolaut, keterbatasan jumlah kontainer dan jumlah armada, fasilitas bongkar muat di pelabuhan-pelabuhan pada wilayah T3P yang kurang memadai. kurangnya ketersediaan BBM bersubsidi, dan peran pemda yang belum optimal dalam pemanfaatan komiditi unggulan sebagai muatan balik kapal Tol Laut. B