Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubdat Kemenhub) mendorong penerapan elektrifikasi kendaraan angkutan umum sebagai langkah penting dalam menekan emisi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
“Elektrifikasi angkutan umum khususnya bus listrik, menjadi salah satu strategi penting untuk menurunkan emisi serta mendorong efisiensi operasional transportasi,” kata Direktur Lalu Lintas Jalan Ditjen Hubdat Kemenhub Rudi Irawan di Jakarta.
Upaya tersebut ditindaklanjuti melalui Focus Group Discussion (FGD) bertema Elektrifikasi Angkutan Umum dalam Mendukung Penggunaan Energi Bersih.
Menurut Rudi, langkah tersebut sejalan dengan target nasional mencapai net zero emission pada tahun 2060 sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.
Dia menjelaskan, sektor transportasi darat masih menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar di Indonesia, terlebih dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor, khususnya kendaraan pribadi yang turut berkontribusi pada polusi udara dan konsumsi energi fosil yang tinggi.
“Melalui kegiatan ini, saya mengajak seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri, akademisi, maupun masyarakat untuk bekerja sama mendukung percepatan penggunaan energi bersih di sektor transportasi darat,” jelasnya.
Pada FGD tersebut, Ketua DPRD Jakarta Khoirudin menyoroti tentang fakta bahwa pencemaran udara di Jakarta sekitar 67% berasal dari kendaraan umum, bahkan Jakarta kini tercatat sebagai kota ketiga dengan tingkat polusi tertinggi di dunia.
“Sebagai upaya mengurangi polusi, kami menginisiasi peralihan bus TransJakarta dari berbahan bakar minyak ke bus listrik. Kini sudah ada 260 bus listrik. Tahun ini, direncanakan penambahan 200 bus listrik, sedangkan target pada tahun 2030 memenuhi sebanyak 10.000 bus listrik,” tuturnya.
Khoirudin menambahkan, peralihan ke bus listrik berdasarkan hasil evaluasi mampu mengurangi emisi hingga 20.000 ton karbon di wilayah Jakarta.
Atas capaian tersebut, Jakarta menerima Sertifikat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Kementerian Lingkungan Hidup.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim sependapat dengan langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta yang mengutamakan kebijakan berbasis lingkungan.
“Selain dari peralihan ke energi listrik, sumber polusi juga harus diperbaiki. Perlu komitmen bersama agar energi listrik yang nantinya digunakan dihasilkan dari sistem pembakaran yang ramah lingkungan, karena saat ini energi listrik masih diperoleh dari 32.000 ton batu bara,” katanya.
Dedie mengatakan, pihaknya mengapresiasi inisiatif Pemprov Jakarta yang telah menghubungkan layanan TransJakarta hingga ke Bogor.
Menurutnya, hal itu membantu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang selama ini menjadi salah satu penyumbang polusi. B
