Gerakan massa ojek online (Ojol) akan menyuarakan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto Rabu 17 September 2025, sekaligus bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2025.
Salah satu tuntutannya adalah pencopotan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwaghandi yang bertepatan pada peringatan Harhubnas 2025 merupakan suatu anomali pada bidang perhubungan di Indonesia.
“Hari Perhubungan Nasional yang seharusnya dapat menjadi suatu kebanggaan kemajuan Indonesia pada bidang perhubungan akan menjadi saat yang tepat bagi Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menyuarakan bahwa terjadi kemunduran Kementerian Perhubungan semenjak Dudy Purwaghandi diangkat oleh Presiden Prabowo menjadi Menteri Perhubungan,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono melalui keterangan tertulis, Selasa (16/9/2025).
Dia meminta publik menilai bersama prestasi konkret dari Menteri Perhubungan yang menjabat saat ini terhadap bangsa dan rakyat Indonesia secara umum, khususnya bagi ekosistem transportasi online yang dinilai berperan, seperti pengusaha dan bukan menteri yang seharusnya menjadi pembantu Presiden untuk melayani rakyat Indonesia pada bidang perhubungan.
“Menteri Perhubungan lebih memilih mendukung perusahaan – perusahaan aplikasi transportasi online, bahkan perusahaan – perusahaan transportasi online berhasil membuat Menteri Perhubungan menjadi juru bicara para pebisnis tersebut untuk menolak aspirasi Rakyat Indonesia yang berprofesi sebagai ojek online,” jelas Raden.
Dia menegaskan, atas alasan tersebut maka Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia bersama gabungan aliansi, komunitas – komunitas ojek online, mahasiswa dari BEM UI dan aliansi – aliansi mahasiswa lainnya akan melakukan aksi unjuk rasa akbar dimulai dari Kementerian Perhubungan, lalu ke Istana Presiden dan berakhir aksi unjuk rasa di DPR.
“Tuntutan utama aksi ojol roda dua, driver online roda empat dan kurir online pada Rabu 17 September 2025 adalah potongan aplikator 10% dan copot Menteri Perhubungan,” kata Raden.
Berikut tujuh tuntutan yang akan disuarakan kelompok pengemudi ojek online pada aksi yang dinamakan 179:
1. RUU Transportasi Online agar masuk pada Prolegnas 2025 – 2026.
2. Potongan Aplikator 10% Harga Mati.
3. Regulasi Tarif Antar Barang dan Makanan.
4. Audit Investigatif potongan 5% yang telah diambil oleh aplikator.
5. Hapus Aceng, Slot, Multi Order, Member Berbayar dan lain – lain.
6. Copot Menteri Perhubungan.
7. Kapolri Usut Tuntas Tragedi 28 Agustus 2025.
Sebagai imbauan dari aksi unjuk rasa pada Rabu (17/9/2025), kelompok pengunjuk rasa menyarankan warga Jakarta untuk memilih moda transportasi alternatif pada Rabu 17 September 2025.
Pasalnya, sebagian besar transportasi online akan mematikan aplikasi secara masif sebagai bentuk solidaritas pergerakan aksi demontrasi ojek online ke Kementerian Perhubungan, Istana dan DPR. B
