Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) melalui Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) Jakarta menyelenggarakan Pelepasan Diklat Peningkatan Tingkat III, IV dan V Tahun 2025, serta Penutupan Diklat Syahbandar Pelabuhan Perikanan, hasil kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di BP2TL Jakarta, Rabu (17/12/2025).
Kegiatan tersebut mengusung tema Transformasi Pelaut Masa Depan dan SDM Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Pondasi Mental Health serta Penguatan Kompetensi Unggul, sebagai wujud komitmen BPSDMP dalam menyiapkan sumber daya manusia maritim yang profesional, berkarakter dan adaptif terhadap dinamika sektor kemaritiman nasional maupun global.
Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan Djarot Tri Wardhono dalam sambutannya menegaskan bahwa penguatan SDM merupakan kunci utama dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan sektor maritim Indonesia.
“Indonesia adalah negara maritim yang berdaulat. Laut bukanlah pemisah antarpulau, melainkan pemersatu bangsa, penghubung budaya, ekonomi, dan kedaulatan nasional,” ungkapnya.
Menurut Djarot, kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari luas wilayah laut, tetapi dari kemampuan menjaga, mengelola dan memanfaatkannya secara berdaulat dan bertanggung jawab.
Dia menjelaskan bahwa pelaut dan insan syahbandar masa depan dituntut untuk terus bertransformasi seiring pesatnya perkembangan industri maritim global, sekaligus memiliki ketangguhan mental dalam menghadapi tantangan kerja di sektor kemaritiman.
“Transformasi pelaut masa depan tidak hanya menuntut penguasaan aspek teknis, tetapi juga kemampuan beradaptasi terhadap digitalisasi, smart port, green shipping dan standar internasional,” tuturnya.
Semua itu, Djarot menambahkan, harus didukung dengan disiplin, komitmen, dan karakter yang kuat, bahkan di tengah tingginya tekanan dan risiko kerja sektor maritim, kesehatan mental menjadi pondasi utama agar pelaut tidak hanya terampil, tetapi juga stabil secara emosional dan mampu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan manusiawi.
Masih dalam rangkaian upacara pelepasan diklat, BP2TL Jakarta juga menyalurkan bantuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) berupa 25 unit life jacket dan 3 unit kursi roda kepada Dinas Perhubungan Provinsi Jakarta.
Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung keselamatan dan pelayanan transportasi laut, khususnya bagi kru dan awak kapal yang bertugas di wilayah perairan DKI Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu.
Penyerahan bantuan CSR dilakukan secara simbolis oleh Kepala BPSDMP Perhubungan dan diterima oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Jakarta.
Bantuan ini diharapkan dapat memperkuat budaya keselamatan kerja serta meningkatkan kualitas pelayanan transportasi laut.
Menanggapi penyaluran bantuan tersebut, Kepala Bidang Pelayaran dan Penerbangan Dinas Perhubungan Provinsi Jakarta, Fatchuri menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada BP2TL Jakarta atas bantuan CSR berupa alat keselamatan dan kursi roda bagi kru dan awak kapal kami. Bantuan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan alat keselamatan serta menjadi role model dalam penerapan keselamatan transportasi laut,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BP2TL Jakarta Heru Widada, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelepasan diklat ini diikuti oleh ratusan peserta diklat dari berbagai jenjang.
Adapun jumlah lulusan terdiri atas 132 peserta Diklat Peningkatan Tingkat III Angkatan XIII, 88 peserta Diklat Peningkatan Tingkat IV Angkatan XXV, dan 66 peserta Diklat Peningkatan Tingkat V Angkatan XXV.
Selain itu, Diklat Syahbandar Pelabuhan Perikanan diikuti oleh 79 peserta, yang telah menyelesaikan seluruh tahapan pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan standar kompetensi yang ditetapkan.
Melalui kegiatan ini, BPSDMP berharap para lulusan mampu mengimplementasikan kompetensi yang telah diperoleh selama pendidikan dan pelatihan, menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, serta tanggung jawab, serta berkontribusi aktif dalam peningkatan keselamatan pelayaran, pelayanan kepelabuhanan dan pembangunan sektor maritim nasional. B
