Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung pelaksanaan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tahun Anggaran 2025.
Kesiapan tersebut ditegaskan dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan BPK sebagai langkah awal proses pemeriksaan keuangan negara secara terstruktur dan profesional, yang digelar di Kantor Kemenhub, Jakarta pada Kamis (5/2/2026).
”Kami memandang pemeriksaan BPK bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara demi memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab,” ujar Menhub.
Untuk itu, dia berharap Kemenhub dapat kembali mempertahankan opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sejak tahun 2013 hingga tahun 2024, Kemenhub berhasil mempertahankan opini WTP selama 12 tahun dalam laporan keuangannya.
Menurut Menhub, capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kemenhub dan menjadi amanah besar yang harus terus dijaga.
“Kami berharap melalui pemeriksaan Tahun Anggaran 2025 ini, capaian tersebut dapat kembali dipertahankan, bahkan ditingkatkan kualitasnya,” tuturnya.
Dari sisi kinerja keuangan, Menhub menjelaskan, realisasi penyerapan anggaran Kemenhub Tahun 2025 mencapai 88,88% atau sebesar Rp28,68 triliun dari pagu efektif Rp32,27 triliun.
Sementara itu, realisasi pendapatan Kemenhub pada tahun yang sama berhasil melampaui target, yakni mencapai 125,25% atau sebesar Rp14,07 triliun.
Menhub menuturkan, Kemenhub juga berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang disampaikan oleh BPK.
Hingga Semester I/2025, tingkat penyelesaian rekomendasi BPK di lingkungan Kemenhub telah mencapai 87,29%.
Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional dan menunjukkan keseriusan Kemenhub dalam menindaklanjuti setiap temuan audit.
Dalam menghadapi pemeriksaan tahun ini, Menhub menginstruksikan seluruh jajaran untuk menerapkan administrasi dan digitalisasi dokumen secara tertib, melengkapi permintaan data, serta membangun komunikasi efektif dengan tim pemeriksa.
Langkah tersebut, dia menambahan, diharapkan dapat memperlancar proses audit dan meningkatkan kualitas pelaporan.
”Saya mengajak seluruh jajaran Kementerian Perhubungan untuk mendukung sepenuhnya kelancaran pemeriksaan ini, bersikap kooperatif, tertib dalam administrasi dan digitalisasi dokumen, serta membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif dengan Tim Pemeriksa BPK. Seluruh jajaran Kememhub diharapkan menjunjung tinggi nilai – nilai transparansi, akuntabilitas dan integritas,” tutur Menhub.
Pimpinan I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan apresiasinya kepada Kemenhub atas pemeriksaan ini.
Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir, Kemenhub menunjukkan hasil terbaik dari keseluruhan pemeriksaan BPK.
Selama ini, lanjut Nyoman Adhi, Kemenhub memegang rekor, pemeriksaan dengan sampling audit yang paling banyak di BPK, selalu di atas 70% dan juga dengan pendalaman materi.
“Di beberapa tahun terakhir ini juga Kemenhub selalu menjadi yang terbaik di BPK. Tentunya kami dengan bangga bisa mengatakan bahwa penilaian kami terhadap Kemenhub itu sudah sangat mewakili karena yang paling menyeluruh,” jelasnya.
Nyoman menambahkan, pemeriksaan BPK meliputi berbagai wilayah cakupan pemeriksaan, mulai dari Wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Bali, Maluku hingga Papua.
Dia berharap, melalui pemeriksaan ini, sumbangsih Kemenhub terhadap pembangunan nasional akan semakin meningkat.
Turut hadir dalam acara ini Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Sarjono dan para pejabat pimpinan tinggi Madya di lingkungan Kemenhub dan BPK. B
