Pemerintah daerah (pemda) sudah diperbolehkan menggelar berbagai kegiatan di hotel dan restoran, menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang membuat aktivitas hotel dan restoran sepi kegiatan resmi pemerintahan.
Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, kebijakan efisiensi anggaran tidak berarti melarang rapat maupun pertemuan yang dianggap penting digelar di hotel atau restoran.
“Kita harus memikirkan juga hotel – hotel restoran, mereka juga punya karyawan, mereka juga punya supply chain (rantai pasokan) makanan segala macam yang kita makan sekarang ini,” katanya.
Mendagri Tito mengaku mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar perhotelan maupun restoran tetap dihidupkan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Dia menambahkan, mengurangi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di hotel maupun restoran memang boleh dilakukan di tengah efisiensi, tetapi pemda juga harus memikirkan keberlanjutan dari usaha sektor tersebut.
“Pemda dapat melaksanakan kegiatan dengan menyasar hotel – hotel maupun restoran yang nyaris kolaps, sehingga mereka tetap dapat hidup,” tegasnya.
Mendagri Tito meminta untuk tetap melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran, khususnya hotel dan restoran yang sekiranya agak kolaps.
Apalagi, lanjutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berperan untuk meningkatkan jumlah peredaran uang di masyarakat dan memancing sektor swasta untuk hidup.
“Kalau swastanya tidak hidup, jangan harap akan bisa melompat perekonomiannya,” ungkap Mendagri.
Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi BS Sukamdani menyambut baik kebijakan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang mengizinkan pemerintah daerah menggelar rapat di hotel dan restoran.
Dia menilai kebijakan itu dapat memulihkan sektor perhotelan dan menyambut baik, karena itu yang diharapkan untuk segera pulih kembali sektor hotel.
“Tentu kita sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Bapak Mendagri. Intinya itu, karena itu otomatis itu akan sangat membantu memulihkan sektor perhotelan. Itu yang sangat kita butuhkan, sebetulnya itu,” tuturnya. B
Mengenai anggaran untuk rapat di hotel dan restoran, sejumlah pemda akan mengalokasikan kembali pada perubahan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. B
